Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

 SURAT EDARAN

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NOMOR PPE.PP.04.01-45 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN SASARAN KINERJA PEGAWAI BAGI PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

 

 

1.   Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya mengatur bahwa Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perancang pada unit kerja yang mempunyai tugas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 228 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa penilaian kinerja pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku pegawai negeri sipil.

     Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 mengatur bahwa sasaran kinerja pegawai yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai dan Pasal 5 mengatur bahwa sasaran kinerja pegawai ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.

Berdasarkan ketentuan Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa penyusunan sasaran kinerja pegawai bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penyusunan sasaran kinerja pegawai yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural.

 

 

 

 

2.   Maksud dan Tujuan  

1)   Maksud

Menegaskan kedudukan, tanggung jawab, dan sasaran kinerja pegawai bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang menduduki jabatan rangkap sebagai pejabat struktural.

2)   Tujuan

Dalam rangka pembinaan karier dan pola karier Perancang Peraturan Perundang-undangan mengenai kedudukan, tanggung jawab, dan sasaran kinerja pegawai bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang menduduki jabatan rangkap sebagai pejabat struktural.

 

3.   Ruang Lingkup

Menjelaskan kedudukan, tanggung jawab, dan sasaran kinerja pegawai bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang menduduki jabatan rangkap struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

4.   Dasar

a.   Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

b.   Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya;

c.    Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

d.   Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

 

 

 

5.   Isi Surat Edaran

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut:

a.     Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada atasan langsung secara berjenjang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas       Perancang Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1)     Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama kepada pejabat Pengawas;

2)     Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda kepada pejabat Administrator;

3)     Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

4)     Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama kepada pejabat Pimpinan Tinggi Madya.  

b.      Perancang Peraturan Perundangan yang menduduki jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada atasan langsung, yaitu:

1)  Perancang Peraturan Perundang-undangan yang rangkap jabatan sebagai pejabat Pengawas kepada pejabat Administrator;

2)  Perancang Peraturan Perundang-undangan yang rangkap jabatan sebagai pejabat Administrator kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

3)  Perancang Peraturan Perundang-undangan yang rangkap jabatan sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

4)  Perancang Peraturan Perundang-undangan yang rangkap jabatan sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Madya kepada Menteri.  

c.       Sasaran kinerja pegawai yang telah disusun Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang menduduki jabatan rangkap sebagai pejabat struktural harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai. Yang dimaksud dengan pejabat penilai adalah atasan langsung secara berjenjang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

 

6.   Penutup

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Nomor PPE.PP.O 1.03-04 Tahun 2011 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal        Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

 

PROF. DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 19710501 199303 1 001

 

 

Tembusan:

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.