Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Jember – Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Mahfud MD mengatakan setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi penyebab kekacauan hukum di Indonesia dan mengalami obesitas regulasi hingga tembus 62 ribu. Salah satunya adalah adanya niat memperjualbelikan pasal.”Harus diakui bahwa permasalahan peraturan perundang-undangan disebabkan oleh 3 hal,” kata Mahfud MD.

 

 

Hal itu disampaikan dalam sambutan pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara Nasional (KHTN) 2017 dengan tema ‘Penataan Regulasi di Indonesia’ di Jember, Jumat (10/11/2017) malam. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)-Pusako Universitas Andalas dengan tuan rumah Puskapsi Universitas Jember.

 

Menurut Mahfud yang pertama adalah ketika digugatnya suatu undang-undang sebagai bagian dari hukum, kemungkinan besar disebabkan karena si pembuat undang-undang minim pengalaman dan kurang atau bahkan tidak profesional. Biasanya karena gagalnya dalam membaca hubungan relasi antar peraturan perundangan-undangan. “Dalam kasus ini kegagalan membentuk peraturan yang responsif murni karena ketidakmampuan pembentuk dan tiada motivasi atau niat jahat. Jadi ada banyak undang-undang yang kemudian diatur lebih lanjut dengan peraturan-peraturan di bawahnya dan mengacu pada pasal-pasal selanjutnya,” ujar Mahfud.

 

Selanjutnya menurut mantan Ketua MK ini adalah karena adanya permainan politik seperti tukar menukar materi dalam pembuatan regulasi Mahfud mengatakan ketika pembuat regulasi hendak membuat undang-undang ada pihak terkait yang setuju dengan persyaratan tertentu, sehingga terjadi tukar menukar materi. Biasanya praktik ini terjadi di DPR contoh kasus UU Pemilu yang antar pasal biasanya berisi tukar menukar kepentingan antar fraksi. “Sehingga pernah ada persoalan seperti ini tentang kesepakatan undang-undang yang kemudian kami batalkan di Mahkamah Konstitusi,” ujar Mahfud.

 

Selain itu hal ketiga yang menjadi pemicu kekacauan hukum menurut Mahfud adalah adanya tindak pidana suap dalam pembuatan undang-undang. “Ini soal jual beli pasal dalam proses pembentukan undang-undang,” ujar Mahfud.

 

Mahfud mengatakan berdasarkan pengalamannya, banyak isi dari undang-undang yang kemudian dibatalkan karena permasalahan ini. “Ada delapan orang narapidana yang terbukti melakukan jual beli pasal, dan mereka tertangkap lalu dipenjara,” kata Mahfud.

 

Lebih lanjut Mahfud mengatakan bahwa tiga hal ini menjadi persoalan hukum yang tidak hanya menjadi urusan Kementerian Hukum dan Ham, namun banyak pihak terkait yang harus turun tangan dalam menyelesaikan persoalan hukum ini.

 

Oleh karena itu, Mahfud MD berharap konferensi nasional ini diarahkan untuk mencari cara meminimalisir ke-3 persoalan di atas. “Selain juga mencoba memecahkan persoalan gemuknya regulasi yang menghambat gerak pemerintah dalam melakukan pelayanan publik,” pungkas Mahfud MD.

 

 

 

 

 

Sumber: fakta.news