Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Jember, (11/11/2017) – Sedikitnya terdapat tiga hal yang menjadi penyebab kekacauan hukum di Indonesia kata Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD.

 

 

“Saya mengidentifikasi setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi penyebab kekacauan hukum di Indonesia,” ujar Mahfud dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Keempat di Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11).

 

Menurut Mahfud, hal yang pertama adalah ketika digugatnya suatu undang-undang sebagai bagian dari hukum kemungkinan besar disebabkan karena si pembuat undang-undang minim pengalaman dan kurang atau bahkan tidak profesional.

 

“Jadi ada banyak undang-undang yang kemudian diatur lebih lanjut dengan peraturan-peraturan di bawahnya dan mengacu pada pasal-pasal selanjutnya,” ujar Mahfud.

 

Selanjutnya adalah karena adanya permainan politik seperti tukar menukar materi dalam pembuatan regulasi.

 

Mahfud mengatakan, ketika pembuat regulasi hendak membuat undang-undang ada pihak terkait yang setuju dengan persyaratan tertentu, sehingga terjadi tukar menukar materi. “Sehingga pernah ada persoalan seperti ini tentang kesepakatan undang-undang yang kemudian kami batalkan di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

 

Hal ketiga yang menjadi pemicu kekacauan hukum adalah adanya tindak pidana suap dalam pembuatan undang-undang.

 

“Ini soal jual beli pasal dalam proses pembentukan undang-undang,” ujar Mahfud.

 

Berdasarkan pengalamannya, Mahfud mengatakan, banyak isi dari undang-undang yang kemudian dibatalkan karena permasalahan ini.

 

Ada delapan orang narapidana yang terbukti melakukan jual beli pasal, dan mereka tertangkap lalu dipenjara,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut Mahfud mengatakan, tiga hal tadi menjadi persoalan hukum yang tidak hanya menjadi urusan Kementerian Hukum dan HAM, namun banyak pihak terkait yang harus turun tangan dalam menyelesaikan persoalan hukum ini.

 

Selain itu, Mahfud juga menegaskan bahwa produk regulasi di Indonesia belum tertata dengan baik sehingga menjadi terlalu banyak dan tidak efisien.

 

“Regulasi di Indonesia terlalu gemuk, sehingga tumpang tindih dan menimbulkan benturan, ini jadi mempersulit upaya percepatan pembangunan dan ekonomi,” ujarnya.

 

Ia menjelaskan, satu kementerian atau lembaga kadang saling melempar tanggung jawab atau bahkan berebut tanggung jawab, akibat regulasi yang tumpang tindih. Tumpang tindih regulasi yang kini terjadi di Indonesia dinilai Mahfud seringkali menyulitkan pemerintah dan masyarakat.

 

Mahfud kemudian memberikan contoh permasalahan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok yang kadang melampaui tujuh hari.

 

“Presiden Jowo Widodo meminta dwelling time paling lama empat hari, tapi sampai sekarang belum bisa dilaksanakan karena tiap departemen punya kebijakan masing-masing,” ujarnya.

 

Mahfud mengatakan, satu barang di pelabuhan dapat diperiksa oleh dua hingga tiga departemen, dan tidak menutup kemungkinan tiap departemen memiliki kebijakan yang berbeda.

 

Disebutkan, para pakar hukum tata negara dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara mencatat setidaknya terdapat lebih dari 62.000 regulasi yang saat ini terdapat di Indonesia, sehingga Indonesia tergolong sebagai negara dengan obesitas regulasi.

 

Sepanjang tahun 2000 hingga 2015 terdapat sekitar 12.500 regulasi yang tercipta baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

 

 

 

 

 

Sumber: tagar.id