Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie meminta perdebatan penerbitan Perppu nomor 2 tahun 2017 diakhiri. Perdebatan semestinya diselesaikan melalui jalur konstitusional dan hukum.

"Jadi ini masalah kontroversial ini biarlah diperdebatkan di akademis," kata Jimly, Sabtu 15 Juli 2017.

Jimly menyebut perdebatan mengenai organisasi tertentu yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tak akan pernah berujung. Ketimbang berargumen panjang, organisasi yang merasa dirugikan dipersilakan menempuh jalur hukum.

Eks Ketua DKPP itu bilang, Perppu sudah kadung diterbitkan dan ditandatangani. Jimly meminta semua pihak menghargainya. Adapun untuk menguji Perppu tersebut bisa melalui pengadilan.

Ada dua mekanisme yang bisa dilakukan, pertama lewat jalur MK untuk menguji regulasi. Kedua, di PTUN untuk tindakan administrasi. Sementara untuk proses politik, bisa melalui forum politik di DPR.

"Jadi fair saja, maka sekarang pemerintah ini harus kita hargai. Dia mau mengambil keputusan, jangan dibiarkan. Tapi keputusannya harus bisa diuji di pengadilan," pungkas dia.

Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Perppu ini memuat larangan dan sanksi terhadap ormas.

Perubahan substansial terletak dalam beberapa pasal. Pasal 59 melarang ormas menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan.

Ormas juga dilarang menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi warna, lambang, atau bendera ormas. Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.

Ormas tidak diperbolehkan menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka juga tidak boleh mengumpulkan dana untuk partai politik.

 

 

 

Sumber: news.metrotvnews.com