Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Dalam tahun-tahun terakhir, publik selalu dikagetkan setiap kali digulirkan isu revisi PP 99/2012. Kini, usulan revisi itu akan berjalan mulus karena dikecualikan untuk terpidana korupsi dan terorisme yang tetap diperketat prosedur remisinya.

"Saya membayangkan ini dulu tidak membawa-bawa soal isu korupsi, ini sudah jadi barang dari dulu. Tidak lama-lama kita ribut Pak Menteri," kata penggiat anti korupsi Donal Fariz kepada Menkum HAM Yasonna Laoly dalam diskusi di Hotel JW Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis-Jumat (20-21/4/2017).

 

PP 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur pengetatan remisi bagi:

1. Terpidana Narkotika.

2. Terpidana Korupsi.

3. Terpidana Teroris

Salah satu pengetatannya yaitu ketiga terpidana di atas harus menjadi justice collaborator. Adapun untuk narkotika, PP itu berlaku kepada terpidana yang dipenjara minimal 5 tahun.

Belakangan, PP 99 ini malah membuat masalah yaitu penjara over kapasitas sebab mayoritas yang dipenjara adalah pengguna narkotika. Sedangkan bandar narkoba hanya 28 persen dari penghuni penjara.

Over kapasitas ini akhirnya membuat dampak sistemik seperti kerusuhan, gagalnya pembinaan di LP hingga APBN yang membengkak karena memberi makan ratusan ribu orang.

Nah, tiap kali revisi PP 99 itu akan direvisi sebagai solusi, masyarakat menolaknya karena terpidana korupsi diikutsertakan karena jumlahnya hanya 3 ribuan orang atau tidak sampai 1 persen dari penghuni LP. Menyerap aspirasi masyarakat itu, maka Kemenkum HAM akan merevisi PP 99 khusus untuk terpidana narkotika saja.

"Ini harus diakui sebagai langkah moderat. Karena saya terus terang kaget mendengar cerita Pak Menteri tadi, seperti over kapasitas, makan 15 ribu dan seterusnya. Informasi itu kan tidak banyak diakses oleh masyarakat," ujar Donal.

Berdasarkan data penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP) kasus narkoba, berikut kriteria kejahatannya:

1. Gembong/produsen narkoba sebanyak 23 ribuan terpidana.

2. Pengedar narkoba sebanyak 34 ribuan orang.

3. Pemakai narkoba sebanyak 20.171 orang.

"Isu korupsi ditarik, bagi kawan-kawan antikorupsi ini tidak jadi persoalan dan saya pikir ini pilihan moderat," cetus Donal.

Hadir dalam kesempatan mantan Wakil Ketua MK Harjono, mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan, guru besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Nyoman Serikat Putra Jaya dan Prof Adji Samekto, guru besar Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof Hartiwiningsih dan guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Hibnu Nugroho.

Tampak hadir pula ahli pencucian uang Yenti Garnasih, pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum Refly Harun, Direktur Pukat UGM Oce Madril, Pjs Direktur Pusako Universitas Andalas, Feri Amsari dan Direktur Puskapsi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono.

"Saya setuju PP 99 direvisi, tapi tidak setuju untuk pengedar dan produsen narkoba," kata guru besar Ilmu Hukum Pidana, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof I Nyoman Serikat Putra Jaya.

 

 

 

Sumber: news.detik.com