Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Menkum HAM Yasonna Laoly mengumpulkan para ahli hukum untuk membahas revisi aturan remisi terpidana narkoba. Saat ini, aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92/2009.

Berdasarkan agenda yang didapat detikcom, Kamis (20/4/2017), para ahli itu akan berkumpul di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan para ahli itu bertujuan agar Kemenkum HAM mendapatkan masukan khusus mengenai pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana narkotika serta konsep pelayanan tahanan di dalam Lapas dan Rutan.

Dijadwalkan hadir yaitu:

1. Menkum HAM Yasonna Laoly.
2. Dirjen Pemasyarakan I Wayan Dusak.
3. Mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan.
4. Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono.
5. Guru besar Universitas Diponegoro (Undip) Prof Adjie Samekto.
6. Guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho.
7. Pakar hukum Refly Harun.
8. Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar.
9. Guru besar Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof Hartiwiningsih.
10. Ahli pencucian uang Yenti Garnasih.
11. Direktur Puskapsi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono.
12. Direktur Pusako Universitas Padang, Feri Amsari.
13. Pimpinan PSHK Bivitri Susanti
14. Dirjen Peraturan Perundangan (PP) Prof Widodo Ekatjahjana.

Pertemuan ini merupakan lanjutan pertemuan di Rancamaya, Bogor pada 2016. Dalam kesempatan itu, para ahli hukum sepakat untuk merevisi PP 99/2012 khusus tentang remisi bagi terpidana narkoba.

Sebagaimana diketahui, PP 99/2012 dinilai tidak efektif dalam memberantas tindak pidana narkoba. Pengetatan remisi bagi pengguna narkoba tidak sesuai dengan filosofis Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan memasyarakatkan, bukan balas dendam.

Efek lain yaitu LP menjadi over kapasitas. Hal itu berdampak pada masalah lain seperti pembinaan negara terhadap warga binaan yang tidak maksimal. Akibatnya, kerap ditemui warga binaan yang melampiaskan kekesalannya dengan membakar LP. Adapun untuk gembong narkoba, pengetatan tetap berlaku.

"Kalau untuk bandar, tetap. Dia akan tetap kena pengetatan remisi," kata Yasonna Laoly beberapa waktu lalu.

 

 

 

Sumber: news.detik.com