Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI menyetujui pengajuan penambahan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN)‎. Kesepakatan tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna pada Rabu, 12 Oktober 2016.

‎"Kita meminta persetujuan Bamus untuk diterima (perpanjangan waktu pembahasan). Besok dibacakan di Paripurna," kata Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Politikus Demokrat itu menjelaskan, belum selesainya pembahasan RUU PPILN akibat beberapa faktor, di antaranya dari pihak pemerintah. Elemen pemerintah yang berkaitan langsung dengan permasalahan TKI yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BNP2TKI belum selaras terkait kewenangan.

"Karena di sini ada tiga lembaga yang satu sama lain memiliki kepentingan, yaitu Kemenlu, Kemenaker, dan BNP2TKI. Nah ini belum selaras, makanya saya minta diperpanjang lagi supaya selaras," ujar Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013 itu .

Oleh karena itu, Dede meminta bantuan Preisden Joko Widodo untuk menetapkan leading sector yang mengatur seluruh wewenang penanganan TKI. Sebab, selama ini tiga kementerian itu memiliki kewenangan berbeda dan tidak ada pihak yang menjadi leading sector.

"Satu satu sama lain tidak mau ‎berbagi kewenangan. Kira-kira begitu lah. Kalau misalnya leading sector ada di tangan menteri, maka akan bebankan kepada kementerian. Kalau leading sector-nya ke badan, serahkan kepada BNP2TKI," ucapnya.

Penentuan leading sector itu perlu dilakukan agar tidak ada lagi lembaga di negara ini saling lempar tanggung jawab ketika pahlawan devisa negara menghadapi masalah.

"Pada dasarnya ini untuk mencegah permasalahan lempar tanggung jawab. Kita ingin pemerintah hadir," kata Dede.

 

 

 

 

Sumber: metrotvnews.com