Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat konsolidasi dengan tim ahli guna membahas harmonisasi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Agenda rapat yang dipimpin Ketua Baleg‎ Supratman Andi ‎Agtas‎ berupa pemaparan tim ahli dan pembentukan Panitia Kerja (Panja).

"Agenda hari ini adalah paparan tim ahli dan pembentukan Panja. Baleg menerima surat tanggal 4 Oktober 2016, terkait harmonisasi UU Monopoli. Kami telah menyuruh tim ahli untuk mengkaji UU Larangan Praktik Monopoli dan Usaha Tidak Sehat. UU monopoli ini sudah disertai dengan naskah Akademik. Di prolegnas UU ini berada di posisi 30," ujar Supratman membuka rapat, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2016)

UU Larangan Praktik Monopoli dan Usaha Tidak Sehat telah diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1999. Dijelaskan oleh tim ahli, hasil kajian terhadap UU itu mencakup aspek teknis, substansif, dan aturan perundang-undangan. Secara teknis terdapat 18 item terkait penulisan.

"Di bagian penulisan itu koreksinya hanya pada penggunaan huruf kapital, huruf kecil, perbaikan definisi, dan lainnya. Tentang asas dan tujuan UU ini pada huruf D, penggunaan kalimat 'untuk' harus menggunakan kalimat aktif. Frasa 'pelanggan' pasal 5 ayat 1 juga diperbaik, juga pasal 17 mengenai frasa 'rahasia perusahaan'. Tentang delegasi kewenangan dalam pasal 30-32, sebaiknya tidak diatur dalam KPPU. Untuk aspek substansi, memang sudah bukan perubahan lagi karena setelah dilihat bukan lagi perubahan tapi penggantian, kata UU ini 50 persen diubah," ujar tim ahli UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Anggota Baleg dari Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura), Rufinus Hutauruk menyampaikan, dalam UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, banyak proses yang tidak berjalan baik. Sebab, UU ini diakuisisi dari Jerman.

"Banyak sekali aturan yang ada ini kita kembalikan ke UU. UU ini dicaplok oleh Pak Habibie dari Jerman sehingga prosesnya tidak berjalan baik. Banyak pasal yang bertabrakan dengan UU lain. Masalah terminologi ini banyak yang menjiplak dari Amerika dan Jerman. Mereka itu menganut hukum acara yang beda dengan kita. Kalau kita menggunakan hukum negara kita, maka akan beda. Banyak yang harus diperbaiki soal terminologi. Jangan mengada ada, jangan ambil terminologi dari negara lain dan hanya diterjemahkan. Masalah sanksi, monopoli ini masuk tindak pidana. Perubahan terminologi , mekanisme, hak kelembagaan, perlu diperbaiki," tandas Rufinus.

Supratman kembali mempertanyakan tujuan penggantian rancangan UU ini. Menurutnya, perlu satu pencerahan terkait UU ini karena harus mempertanyakan tujuan penggantian dari RUU ini, apakah ingin memperkuat KPPU, atau mau menjadi hal lainnya. Untuk itu, Baleg pun mengambil langkah untuk membuat Panja, dan apa-apa yang disampaikan akan dibahas dalam Panja.

"Kita akan buat Panja UU ini dan saya usul ketuanya Firman Soebagyo. Saya mohon fraksi-fraksi lain memasukkan nama anggota dalam panja ini," kata Supratman, sekaligus menutup rapat tersebut.

 

 

 

 

Sumber: metrotvnews.com