Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Rancangan Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) ditunda untuk disahkan dalam sidang paripurna Jumat (12/4). Penundaan ini dikarenakan ada masalah teknis yang belum dirampungkan.

Demikian yang disampaikan oleh Ketua Pansus RUU Abdul Malik Haramain seusai Rapat Pansus di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/4).

"Akhirnya ditunda dan alasan penundaan itu secara teknis karena substansi secara prinsip, isinya sudah disepakati semua fraksi termasuk perubahan-perubahan yang pernah diusulkan Muhammadiyah. Itu sudah kita akomodir," ujar Malik.

Pihaknya juga berujar RUU Ormas ini belum rapih teknis penjelasannya padahal rencana pengesahannya dijadwalkan esok hari saat Paripurna. Kata Malik, ada beberapa rekdaksi dan faktor teknis prosedur yang belum dilakukan.

"Misalkan ini Timus harus melaporkan ke Panja kemudian ke Pansus, kemudian Raker dengan Pemerintah. Waktunya tidak ada. Sekali lagi penundaan itu bukan karena tidak clear substansinya. Tinggal persoalan teknis redaksional," tambahnya.

Sehubungan dengan itu, pengesahan RUU Ormas ditunda disahkan besok. Pansus RUU Ormas juga sudah berkirim surat ke Pimpinan DPR agar tidak diagendakan dahulu.

"Tidak jadi besok, kita sudah kirim surat ke Pimpinan DPR bahwa untuk masa sidang berikutnya akan kita bahas lagi lalu kita rapikan dan selanjutnya kita agendakan untuk pengesahan," tandasnya.

Malik menegaskan bahwa RUU Ormas ini penting untuk disahkan bukan hanya bagi seluruh fraksi di parlemen yang akhirnya menyetujui tetapi seluruh elemen masyarakat. Ia menambahkan, masalah prosedur dan waktu itu nomor dua. "Yang terpenting substansinya clear dan bulat. Diterima bukan hanya oleh partai tetapi juga Ormas dan masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Malik menegaskan sudah kerap kali melakukan sosialisasi. Ia membeberkan sudah bertemu tak hanya sekali dengan Muhamaadiyah, NU, HTI dan ulama se-Jabodetabek. Maka itu ia pun mengatakan tak ada masalah secara substansi, karena sudah menampung seluruh aspirasi Ormas tersebut.

"Semua sudah kita lakukan. Ya mungkin tidak maksimal tapi itu sudah maksimal kita lakukan. Uji publik kita sudah datangi ke 9 daerah, artinya itu upaya kami di luar standar penerimaan kita untuk audiensi dan hearing," imbuhnya.

 

 

 

 

 

Sumber: metrotvnews.com