Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Komisi II DPR diminta menunda pembahasan Rancangan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) sampai ada kajian yang lebih mendalam tentang beberapa hal krusial yang terdapat di dalamnya.

Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Daerah Dalam Menyikapi RUU ASN, di Sekretariat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Jakarta, Kamis (8/11).

"Kami menilai akan terjadi gesekan kepentingan jika RUU ASN tersebut dipaksakan untuk direalisasikan, terutama pada bagian wewenang kepala daerah dalam hal menentukan kebutuhan, pengangkatan dan mutasi PNS dialihkan secara penuh kepada Sekretaris Daerah (sekda)," kata Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor.

Ia menegaskan bahwa secara politis yang dipilih oleh rakyat adalah kepala daerah. Sehingga yang harus mempertanggung jawabkan kewenangan dan kebijakan serta harus memberikan laporan pada akhir tahun adalah kepala daerah, bukan Sekda.

Isran menegaskan dengan demikian, jika performa dan kinerja pemerintah daerah tidak tercapai, yang disalahkan adalah kepala daerah bukan sekda.

"Oleh karena itu ada kekhawatiran dari kepala daerah jika Kewenangan Sekda itu dimasukan dalam RUU ini," kata Isran.

Penolakan yang disuarakan para kepala daerah tersebut bukan karena takut kehilangan kewenangan dan kekuasaan. Isran memaparkan, penolakan didasari oleh keinginan untuk tetap menjaga harmonisasi dan jalannya pemerintahan yang satu irama antara pegawai negeri dan para aparatnya.

"Kami memiliki komitmen moral dalam memperkuat dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik melalui UU ASN ini, selama tidak menggangu dan menimbulkan permasalahan di daerah," katanya.

Dalam rapat yang dihadiri juga oleh pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini, Isran Noor mengungkapkan bahwa kepala-kepala Daerah secara prinsipil mendukung kehadiran aparatur sipil negara yang berbasis profesionalisme dan kompetensi serta memenuhi kualifikasi dalam menduduki jabatannya.

Pasalnya, aparatur sipil negara diserahkan tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.

"Kami menghargai, dan menghormati atas inisiatif DPR RI ini, tapi kita juga menginginkan agar hasil dan undang-undang ini dapat bermanfaatuntuk banyak pihak tanpa ada pihak yang dirugikan. Jadi menurut saya tinggal kita pikirkan bagaimana formula yang tepat agar rancangan ini bermanfaat, berguna dan mampu mempertahankan kondisi yang selama ini sudah berjalan harmonis," tukasnya.

Seperti diketahui Komisi II DPR RI saat ini sedang menyusun dan membahas Rancangan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dengan memangkas kewenangan kepala daerah atas Pegawai Negeri Sipil dan memberikan kewenangan tersebut kepada pejabat karir tertinggi di daerah, yaitu sekretaris daerah.

 

 

 

 

Sumber: mediaindonesia