Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Paket Undang-Undang bidang pertahanan keamanan (hankam) yang terdiri dari UU Intelijen, UU Penangan Konflik Sosial, RUU Kamnas, dan RUU tentang Komponen Cadangan Negara menuai kecurigaan dan pertanyaan publik. Misalnya, muncul dugaan bahwa aturan perundangan tersebut merupakan upaya terselubung untuk melanggengkan kekuasaan serta melindungi kepentingan bisnis para elite, baik di pusat maupun daerah.

Direktur Program Imparsial Al Araf menilai paket undang-undang hankam itu tidak saja menjadi virus untuk mematikan demokrasi, tetapi sarat kepentingan politik kekuasaan. “Pendekatan keamanan yang dibawa oleh paket undang-undang tersebut jelas menguntungkan partai politik penguasa. Apa pun bisa dilakukan untuk mengamankan kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan,” katanya di Jakarta, pekan lalu.

Ia menambahkan, selain motif melanggengkan kekuasaan, paket undang-undang tersebut juga secara tidak langsung untuk membangun citra di tengah masyarakat bahwa pemerintah berhasil menjaga tertib sipil dan keamanan nasional secara baik.

“Karena tidak ada lagi prestasi yang bisa menjadi jualan pemerintah selain mati-matian memperkuat sektor keamanan, yang tentunya masyarakat akan menilai pemerintah berhasil memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ujung-ujungnya menjadi amunisi untuk menghadapi Pemilu 2014,” ungkap Al Araf.

Koordinator Kontras, Hariz Azhar, menambahkan tak hanya soal politik kekuasaan, paket undang-undang hankam juga menjadi ajang pertarungan kepentingan elite, baik di tingkat lokal maupun nasional. Elite yang dia maksudkan tidak hanya menyangkut elite politik, tetapi juga elite pengusaha yang setali tiga uang dengan politikus.

“Jangan lupa, politikus punya kepentingan dengan UU ini. DPR kita bukan saja memiliki bisnisnya sendiri, tetapi juga telah menjadi rekan persekongkolan dengan pengusaha. Ini yang kita takutkan, ketika ini akhirnya menjadi alat untuk mengamankan kepentingan mereka,” tandasnya.

Pendapat Haris dikuatkan oleh Manajer Knowledge Management Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Ihash Ahmadi, yang menyebutkan indikasi kepentingan bisnis di balik paket undang-undang hankam bisa dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, UU Penanganan Konflik Sosial, misalnya, diperbolehkannya pelibatan TNI dalam konflik di tengah masyarakat, sangat meresahkan. Apalagi, dalam catatan Walhi, konflik terbesar di Indonesia adalah penguasaan lahan dan pemanfaatan sumber daya alam yang banyak membenturkan aparat dengan warga.

“Tentu saja kondisi ini akan jadi lebih buruk ketika tentara dibiarkan langsung berhadapan dengan rakyat karena tentara dilatih untuk berperang dan bukan untuk menangani konflik. Dalam penanganan konflik lahan oleh polisi pada tahun 2011, ada 105 orang ditembak dalam 103 kasus konflik lahan. Saya tidak tahu bagaimana jika ada tentara di sana,” paparnya.

Rahasia umum

Dalam penelusuran Walhi, hubungan antara pengusaha dan aparat keamanan sudah menjadi rahasia umum. Dalam kenyataan di lapangan, kata dia, posisi polisi yang jauh lebih banyak berhubungan dengan keamanan ladang bisnis tentu menjadi ‘lumbung fulus’ bagi Polri. Pada saat yang sama, dengan pelibatan TNI, tentu keuntungan itu bisa dibagi.

“Penjagaan Freeport, misalnya, kita tahu berapa yang harus dibayar perusahaan untuk polisi yang menjaga di sana. TNI tentu saja tidak bisa begitu saja membiarkan keuntungan tersebut menjadi jatah polisi. Mereka ingin memperoleh jatah yang sama,” ujar Ahmadi.

Di pihak lain, sambungnya, hubungan pengusaha di daerah dengan kepala daerah sudah menjadi rahasia umum. “Siapa lagi yang mendukung kepala daerah saat pemilu kada kalau bukan pengusaha-pengusaha lokal? Dalam prosesnya tentu saja ada urusan kepentingan pengamanan. Siapa yang punya otoritas untuk mengerahkan keamanan kalau bukan pemerintah setempat? Ini situasi kita akan makin rumit,” tandasnya.

Munculnya paket undang-undang hankam dinilai sebagai upaya sistematis memperkuat kekuasaan pemerintahan dan di pihak lain membuat rakyat ‘jinak’ atau ‘tunduk’ pada kekuasaan. Atas dasar stabilitas negara untuk kelancaran pembangunan, negara berusaha membangun kekuatan sendiri melalui pendekatan keamanan yang memiliki landasan hukum. Hasilnya, hukum menjadi alat negara untuk mengukuhkan supremasinya, dan bukan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.

Anggota Komisi I DPR dari F-PDIP, Helmy Fauzi, menangkap ada perubahan paradigma sejak bangsa ini memulai proses berdemokrasi pada 1998. Menurut dia, kebebasan sipil perlahan-lahan ditekan agar kembali ke otoritarian, tetapi bukan otoritarian absolut, melainkan rezim soft otoritarian.

“Jadi memang sedang ada upaya ke arah sana, yakni negara berupaya menguatkan supremasinya sebagai yang diserahi kekuasaan namun dengan cara-cara yang lembut. Artinya, UU dipakai bukan lagi untuk penegakan hukum tetapi menjadi alat supremasi negara atau alat negara semata. Ini adalah cara-cara baru yang patut diwaspadai,” ucap Helmy.

Ia menjelaskan, kecurigaan terhadap paket undang-undang hankam, baik yang telah sah sebagai UU maupun yang sedang dalam pembahasan, lebih sebagai jawaban pemerintah yang sudah gerah dengan berbagai aksi dan gerakan masyarakat sipil yang sejak reformasi bergulir memperlihatkan kekuatan yang tidak lagi bisa dianggap remeh.

Ia mencontohkan, berbagai aksi buruh besar-besaran yang sudah beberapa kali terjadi, aksi masyarakat di lingkaran tambang, perlawanan warga terhadap industri kelapa sawit yang mencaplok lahan warga, dan berbagai aksi masyarakat akar rumput yang memperlihatkan betapa masyarakat sipil memiliki kekuatan yang besar untuk tidak bisa lagi dianggap sebelah mata oleh pemerintah.

“Saya punya kecurigaan kuat ke arah sana. Kita lihat konflik yang terjadi antara aparat dengan warga atau antara warga dengan pemilik modal, kelihatan bahwa rakyat tidak bisa ditipu lagi. Rakyat sudah cerdas, tahu hak-hak mereka dan ketika di satu pihak hak-hak itu tidak dipenuhi maka muncul perlawanan,” tukasnya.

Helmy menambahkan, di satu pihak, pemerintah ingin agar rencana pembangunan nasional berjalan baik dan mulus tanpa hambatan. Prasyarat untuk kelancaran pembangunan itu sangat bergantung pada sejauh mana stabilitas keamanan nasional terjamin.

“Artinya, pendekatan keamananlah yang dipakai pemerintah untuk menciptakan stabilitas nasional. Sah-sah saja sebetulnya, sejauh tidak ada upaya untuk menjadikan pendekatan keamanan itu represif untuk rakyat. Tetapi fatalnya, undang-undang bidang hankam itu punya potensi kuat untuk disalahgunakan,” jelasnya.

Sebagai anggota parlemen yang memiliki fungsi pengawasan, ia berkomitmen untuk terus memantau sejauh mana implementasi dari undang-undang itu. “Saya rasa bukan cuma DPR tetapi seluruh masyarakat agar jeli melakukan pengawasan, pada sisi mana aturan itu tepat dan pada sisi mana disalahgunakan. Mari kita kawal bersama.”

 

 

 

 

Sumber: Mediaindonesia