Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, akhirnya disepakati untuk dibahas Panitia Kerja (Panja) Komisi Pemerintahan Dalam Negeri Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini diputuskan setelah Badan Musyawarah DPR menggelar rapat pada hari Kamis 13 Januari 2011.

"Soal RUU Keistimewaan DIY, tadi diputuskan untuk dibahas secara khusus di Komisi II," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, di gedung DPR Senayan, Jakarta hari ini

Pembahasan RUU tersebut di Panja, kata Pramono, dilakukan karena pimpinan Badan Musyawarah beranggapan agar tak ada pembedaan dengan pembahasan RUU lain. "Maka pembahasan tetap di Komisi II karena ini tetap menjadi tugas dan kewenangan Komisi II," ujar dia.

Sesuai tata tertib DPR, dengan pembahasan di tingkat Panja, ini berarti pembahasan RUU Keistimewaan DIY hanya akan melibatkan anggota Komisi II. Jumlah anggota Panja akan berjumlah 15 orang. Berbeda dengan pembahasan di Panitia Khusus yang bisa melibatkan anggota komisi lain. Jumlah anggota di Pansus bisa mencapai 30 orang.

Menurut Pramono, kesepakatan Bamus untuk membahas RUU Keistimewaan DIY di tingkat Panja tidak terlalu alot. Semua fraksi setuju karena memang pembahasan selama ini RUU soal pemerintahan dalam negeri selalu dilakukan di Komisi II.

Terkait susunan Panja, hal itu akan akan diserahkan ke pimpinan Komisi II. "Kebetulan pimpinan Komisi II dari Golkar ya," ujarnya.

 

Sumber: tempointeraktif