Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

From zero to hero.” Itu mungkin sebutan yang tepat untuk mantan Kabareskrim Mabes Polri Susno Duadji. Setelah  dikecam publik dalam kasus Cicak versus Buaya, Susno seolah menjadi pahlawan setelah mengungkapkan adanya dugaan makelar kasus di tubuh Mabes Polri.

Tindakan Susno berbuntut panjang. Susno ditetapkan menjadi tersangka karena dilakukan telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ia pun dijerat Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan pada Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah mengatakan kasus ini bisa menjadi momentum untuk merevisi kembali keberadaan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik dalam sistem hukum di Indonesia. “Pasal-pasal itu merupakan pasal-pasal ‘kanker demokrasi’,” ujarnya saat beraudiensi dengan Hakim Konstitusi Akil Mochtar di gedung MK, Selasa (30/3).

Tim eksaminasi Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan adanya ketidakcermatan jaksa peneliti dalam terhadap perkara Gayus Tambunan.
 
Ketua Tim Eksaminasi Suroso mengungkapkan, ketidakcermatan itu, antara lain adanya penyerahan uang dalam bentuk dolar dari saksi Andi Kosasih kepada tersangka sebanyak empat kali di dalam berkas perkara. Uang tersebut senilai USD2.810.000.
 
"Itu tidak disinggung-singgung oleh JPU. Baik dalam dakwaan atau dalam petunjuk P19. Inilah ketidakcermatannya. Yang begini-begini jaksa hanya percaya saja kepada apa berita acara yang disajikan oleh penyidik, tidak dikejar di dalam P12," ungkap Suroso kepada wartawan di Kejagung, Selasa (30/3/2010).
 

Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Patrialis Akbar menilai kepolisian dan kejaksaan sering melakukan kriminalisasi pada masyarakat.

"Salah satunya dengan mengubah kasus perdata menjadi pidana karena pelapornya orang yang berpengaruh orang yang punya uang, sehingga tidak sedikit mereka-mereka yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan telah jadi korban," katanya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/3).

Menurutnya, kedua instansi penegak hukum itu juga terlalu mudah menggunakan hak penahanan yang menyebabkan penuhnya rumah tahanan. 

"Banyak orang yang sebetulnya tidak pantas untuk ditahan tapi ditahan, karena itu ada hak diskrisi tersebut, itupun dibeberapa tempat disebabkan faktor-faktor non yuridis," ungkap dia.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD mengatakan, rancangan peraturan menteri (RPM) tentang konten multimedia seharusnya diatur dalam bentuk undang-undang (UU) karena hal itu berpotensi melanggar hak asasi.

Mahfud, Minggu (14/2) memaparkan, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) sehingga sudah selayaknya diatur di atas peraturan pemerintah atau peraturan menteri.