Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

 

 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dirjen Peraturan Perundang-undangan (PP) Kemenkumham Widodo Ekatjahjana melakukan kunjungan ke Lapas Wirogunan pada Rabu (17/5/2017).

 

 

 

Kunjungan dimaksudkan untuk mengkaji sisi regulasi dan pemenuhan hak-hak warga binaan yang diatur dalam PP 99 tahun 2012 tentang pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap napi perkara kejahatan luar biasa yaitu, korupsi, narkotika, dan terorisme.

Dirjen Peraturan Perundang-undangan (PP) Kemenkumham Widodo Ekatjahjana (tengah) bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Wirogunan Suherman (kiri) berbincang dengan warga binaan di Lapas Kelas II Wirogunan, Yogyakarta, DI Yogyakarta, Rabu (17/5/2017). Kunjungan tersebut dalam rangka perbaikan manajemen lapas, guna mengkaji sisi regulasi dan pemenuhan hak-hak warga binaan yang diatur dalam PP 99 tahun 2012 tentang pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap napi perkara kejahatan luar biasa yaitu, korupsi, narkotika, dan terorisme. (ANTARA /Hendra Nurdiyansyah).

 

sumber : http://www.antaranews.com/foto/108455/kunjungan-dirjen-pp-kemenkumham

Keluhan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menyatakan investasi terhambat karena over regulasi dalam 5 bulan terakhir. Keluhan itu diminta jangan dianggap sebagai angin lalu. Presiden harus bertindak segera mencari solusi atas masalah yang ada.

"Presiden harus serius melakukan reformasi regulasi," kata ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Oce Madril saat dihubungi detikcom, Kamis (27/4/2017).

Jumlah tahanan/narapidana yang menembus 200 ribuan orang membuat anggaran makan mereka membengkak. Triliunan rupiah APBN digelontorkan per tahun untuk memberi makan penghuni LP/rutan, yang sebagian besar adalah pengguna narkotika.

"Dengan terus meningkatnya jumlah napi, beban APBN akan bertambah," kata peneliti Pusako Universitas Andalas, Khairul Fahmi, kepada detikcom, Senin (24/4/2017).

Rencana Kemenkum HAM merevisi PP 99/2012 dapat mengatasi over kapasitas penjara dalam jangka pendek. Dalam jangka menengah, masalah itu harus ditanggung oleh semua lini, dari DPR hingga aparat penegak hukum.

"Paket kebijakan reformasi hukum untuk membenahi masalah seputar Lapas ini pada dasarnya dapat dibagi dalam 2 skema yaitu skema jangka menengah dan jangka pendek," kata Direktur Puskapsi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Senin (24/4/2017).