Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pungutan OJK dapat selesai pada Januari 2014.

"Sekarang dalam proses penandatanganan oleh Presiden. Kami harapkan sekali di Januari ini PP tentang Pungutan itu keluar sehingga mulai 2014 bisa diterapkan ke industri," kata Anggota Dewan Komisioner OJK Merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Nurhaida, selepas Annual Financial Executive Gathering di Jakarta, Jumat malam.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu malam telah menandatangani Peraturan Pemerintah nomor 01 tahun 2014 yang merupakan tindaklanjut dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam keterangan pers di kediaman pribadi Presiden Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, usai rapat terbatas, Sabtu malam mengatakan peraturan pemerintah tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari UU tentang Minerba yang akan berlaku pada 12 Januari 2014.

Pembatalan Keputusan Presiden (Keppres) No 78/P tentang pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida sebagai hakim konstitusi oleh PTUN menunjukkan bahwa majelis hakim sependapat dengan argumentasi hukum yang disampaikan oleh para aktivis LSM sebagai penggugat.

"Dapat disimpulkan bahwa Keppres tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK," kata anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsy di Jakarta, Selasa.

Bupati Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Marianus Sae sudah meminta maaf terkait perintah pemblokiran Bandara Turelelo. Namun permintaan maaf itu tidak bisa menghentikan proses hukum yang mulai berjalan di kepolisian.

"Proses hukum tetap berjalan," kata Kapolda NTT, Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga Ana, melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Selasa (24/122013).

Saat ini, penyidik Polres Ngada tengah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi guna kepentingan pembuktian.

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menghindari politisasi penempatan pejabat baik di pusat maupun di daerah karena pemilihannya menekankan merit system yang menghargai kinerja yang telah dibuat oleh aparatur.

"Sehingga menghasilkan pejabat yang publik yang benar-benar kompeten," kata Kepala Lembaga Administrasi Negara Agus Dwiyanto di Jakarta, Kamis, saat ditanya DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang ASN menjadi Undang-Undang.

Agus mengatakan saat ini sering kali pejabat yang dipilih oleh pimpinan, terutama terutama pejabat daerah, adalah anggota tim suksesnya.