Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan reses dari para anggota dewan tidak menghalangi pemerintah dan Komisi II DPR untuk dapat mempercepat penyelesaian revisi UU Pilkada. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan tim perumus/sinkronisasi antara pemerintah dan Komisi II tetap bekerja selama masa reses DPR berlangsung.

Tim itu tetap melakukan konsinya-si untuk merapikan semua rumusan yang telah disepakati bersama. Namun, Tjahjo tidak menampik masih ada poin-poin yang belum disepakati bersama sehingga pembahasan kembali perlu dilakukan.

Dewan Perwakilan Rakyat didesak merancang UU soal penghapusan kekerasan seksual. Hal ini merespons maraknya tindak kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi belakangan ini.

Forum Pengadaan Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan mencatat, ada sejumlah kejahatan seksual yang memprihatinkan.

Beberapa hari belakangan, publik dikejutkan dengan peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan terhadap siswi SMP bernama YN (14) di Bengkulu yang diperkosa 14 remaja.

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi ditargetkan rampung pada Oktober 2016.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Rosarita Niken Widiastuti mengatakan, pemerintah akan menyelesaikan draf RUU Perlindungan Data Pribadi di Oktober 2016. Lalu, akan dibahas dengan DPR.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengatakan wacana hukuman kebiri bagi predator kekerasan seksual terhadap anak masih dalam pembahasan oleh pemerintah.

"Saya tidak tahu, karena saya belum dengar hasil dari Menteri (Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan). Katanya minggu ini atau minggu depan akan ada pembahasan perppu kebiri," kata Yohana di kantor Kementerian PPPA, Jakarta, Selasa.

Jakarta, 11/4/2016, Berlangsung sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 mengenai "Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b] dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 26A] yang menurut anggapan pemohon bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28 D Ayat (1), dan Pasal 28 I Ayat (4)  UUD 1945". Berdasarkan penjelasan dan argumentasinya Pemerintah berpendapat bahwa: