Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengaku kesulitan memproteksi para lawyer asing yang membuka kantor di Indonesia karena sebagai salah satu penandatangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia harus terbuka di bidang hukum bagi masyarakat ASEAN.

"Untuk sementara, kami hanya dapat menyarankan para lawyer asing yang akan membuka kantor perwakilannya di Indonesia menggunakan mitra lokal. Para praktisi hukum Indonesia juga jangan hanya menjadi jago kandang di dalam negeri," kata Yasonna, usai menerima anggota Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) di Jakarta, Jumat.

Dalam tahun-tahun terakhir, publik selalu dikagetkan setiap kali digulirkan isu revisi PP 99/2012. Kini, usulan revisi itu akan berjalan mulus karena dikecualikan untuk terpidana korupsi dan terorisme yang tetap diperketat prosedur remisinya.

"Saya membayangkan ini dulu tidak membawa-bawa soal isu korupsi, ini sudah jadi barang dari dulu. Tidak lama-lama kita ribut Pak Menteri," kata penggiat anti korupsi Donal Fariz kepada Menkum HAM Yasonna Laoly dalam diskusi di Hotel JW Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis-Jumat (20-21/4/2017).

Over kapasitas membuat para ahli hukum berkernyit, bagaimana cara mengatasinya. Rutan dan lapas tak kuasa menolak titipan tersangka/terdakwa/terpidana dari aparat untuk ditahan, di mana kerap didapati proses ternyata tidak berjalan profesional. Tidak sedikit narapidana menjadi korban peradilan sesat.

Salah satu strategi yang diusulkan adalah memberikan variasi remisi baru, yaitu narapidana yang bisa menghafalkan Alquran 30 juz berhak mendapatkan remisi.

Para ahli hukum sepakat memperlonggar syarat remisi terpidana narkoba, tapi tak berlaku untuk gembong narkoba. Salah satu tujuannya yaitu mengurangi kelebihan penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP).

"Saya setuju PP 99 direvisi, tapi tidak setuju untuk pengedar dan produsen narkoba," kata guru besar Ilmu Hukum Pidana, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof I Nyoman Serikat Putra Jaya.

Over kapasitas lembaga pemasyarakatan (LP) memberikan dampak sistemik, salah satunya negara harus merogoh kocek triliunan rupiah untuk memberi makan tahanan dan narapidana. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum diminta selektif menahan orang untuk mencegah APBN terbuang sia-sia.

"Uang makan Rp 15 ribu per hari," kata Dirjen Pemasyarakatan I Wayan Dusak.

Hal itu disampaikan Dusak di depan para ahli hukum se-Indonesia di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis-Jumat (20-21/4/2017). Pertemuan itu dipimpin Menkumham Yasonna Laoly.