Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan DPR akhirnya menyepakati substansi Rancangan Undang-undang (RUU) Perdagangan, yang akan menjadi pengganti peraturan penyelenggaran perdagangan, Bedfrijfsreglementerings Ordonnantie (BO), yang telah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda.

"Seluruh substansi yang dimasukan ke dalam 438 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) di RUU ini telah dibahas. Proses ini penting untuk menggantikan BO (Bedrijfsreglementerings Ordonnantie) yang telah digunakan sejak 1934," kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar mengatakan Mahkamah tidak dalam tekanan pihak mana pun dalam memutus uji materi Undang-Undang Pemilihan Presiden. Janedjri mengklaim proses pembacaan putusan pun sudah sesuai prosedur. "Kalau ada yang bilang kami ditekan atau diintervensi itu tidak benar," kata Janedjri, di kantornya, Selasa, 28 Januari 2014. "Karena boleh dibuktikan kami sudah melakukan sesuai dengan prosedur." Janed merinci alur berkas perkara pengajuan UU Pilpres itu sampai diputuskan pada 23 Januari, kemarin. Menurut dia, terdapat tujuh kali lagi rapat permusyawarahan hakim (RPH) setelah keputusan diambil pada 26 Maret tahun lalu.

Korupsi itulah yang sekarang ini diperangi oleh negeri ini, karena penyakit ini telah begitu besar, dan mengakar di negeri ini. ketika korupsi telah begitu liar dan ganas menggerogoti sendi-sendi kehidupan di negeri ini. Institusi Penegak hukum yang seharusnya jadi garda terdepan dalam membrantasnya, malah sebaliknya  ada saja penegak hukum yang lemah, lunglai, bahkan mungkin melemahkan diri dalam hal pemberantasan korupsi.

Komisi Pemilihan Umum berencana melakukan sinkronisasi terhadap sejumlah poin di Undang-undang Pemilu Legislatif yang dapat diaplikasikan pada pelaksanaan Pilpres, kata Komisioner Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Selasa.

"KPU berpandangan bahwa di UU Pileg itu ada hal-hal yang sebetulnya baik untuk menyelenggarakan Pilpres yang berkualitas, namun di UU Pilpres tidak disebutkan," kata Hadar ketika ditemui di Gedung KPU Pusat Jakarta.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terdapat beberapa pasal yang menurut KPU dapat diterapkan pada Pilpres 9 Juli mendatang.

Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra.

Berdasarkan jadwal sidang MK hari ini, sidang beragenda pemeriksaan pendahuluan akan dilangsungkan pukul 13.30 WIB dan dipimpin majelis panel terdiri dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebagai ketua didampingi Hakim Konstitusi Fadlil Sumadi dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.