Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh Anna Boentaran, istri dari terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Djoko Soegiarto Tjandra.

"Menyatakan, mengabulkan permohonan pemohon," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat, ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (12/5).

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendorong Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual segera dibahas sebagai landasan hukum yang kuat bagi pelaku kejahatan seksual diberikan hukuman yang berat.

"Setelah masa reses selesai, agenda itu yang akan dibahas, bisa dimasukkan ke Prolegnas 2016," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (10/5).

Dia menilai UU yang ada saat ini belum bisa memberikan sanksi berat bagi pelaku kekerasan seksual sehingga itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali tidak menghadiri sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi karena sedang berlangsungnya masa reses.

"Pada sidang uji materi Undang Undang Kejaksaan ini, DPR tidak dapat hadir karena sedang dalam masa reses," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (10/5).

Adapun agenda sidang uji materi UU Kejaksaan pada Selasa (10/5) ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan ketengan ahli.

Pemerintah memastikan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak, akan diterbitkan oleh pemerintah.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan keputusan bahwa kejahatan seksual anak adalah kejahatan luar biasa.

Kegiatan reses dari para anggota dewan tidak menghalangi pemerintah dan Komisi II DPR untuk dapat mempercepat penyelesaian revisi UU Pilkada. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan tim perumus/sinkronisasi antara pemerintah dan Komisi II tetap bekerja selama masa reses DPR berlangsung.

Tim itu tetap melakukan konsinya-si untuk merapikan semua rumusan yang telah disepakati bersama. Namun, Tjahjo tidak menampik masih ada poin-poin yang belum disepakati bersama sehingga pembahasan kembali perlu dilakukan.