Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

DPR akan menggelar rapat paripurna, Rabu (12/10/2016) pukul 10.00 WIB.

Salah satu agenda paripurna adalah pengambilan keputusan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Perppu tersebut sedianya disahkan menjadi UU pada rapat paripurna Agustus lalu namun mengalami penundaan.

"RUU tentang Penetapan Perppu 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU dapat diagendakan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 12 Oktober 2016," ujar Ketua DPR RI Ade Komarudin saat membacakan hasil rapat Bamus, Selasa (11/10/2016).

Setiap warga negara asing (WNA) harus memenuhi beberapa syarat ketika bekerja di Indonesia. Salah satunya, transfer ilmu dan teknologi.

Transfer teknologi juga berlaku di seluruh bidang, termasuk arsitek. Hal itu yang akan dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Arsitek. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan arsitek lokal.

Anggota Komisi V DPR RI A Bakri mengatakan,‎ aturan tersebut bukan untuk menghambat pihak asing masuk ke Indonesia. Tetapi, untuk memastikan transfer ilmu dari pihak luar ke lokal bisa berjalan dengan baik.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat konsolidasi dengan tim ahli guna membahas harmonisasi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Agenda rapat yang dipimpin Ketua Baleg‎ Supratman Andi ‎Agtas‎ berupa pemaparan tim ahli dan pembentukan Panitia Kerja (Panja).

"Agenda hari ini adalah paparan tim ahli dan pembentukan Panja. Baleg menerima surat tanggal 4 Oktober 2016, terkait harmonisasi UU Monopoli. Kami telah menyuruh tim ahli untuk mengkaji UU Larangan Praktik Monopoli dan Usaha Tidak Sehat. UU monopoli ini sudah disertai dengan naskah Akademik. Di prolegnas UU ini berada di posisi 30," ujar Supratman membuka rapat, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2016)

Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama dan DPD membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

Menurut Wakil ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis, substansi RUU PIHU ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.

"Selama ini, banyak kekurangan dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Untuk itu, aturan lama yaitu UU Nomor 13 tahun 2008 perlu diganti,” kata Iskan, dalam keterangan pers yang diterima Metrotvnews.com.

Iskan juga berpendapat bahwa salah satu penyebab belum optimalnya penyelenggaraan haji karena bertumpuknya kewenangan di tangan pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Agama.

Bagi wajib pajak (WP) yang ingin pengampunan pajak wajib mencabut permohonan restitusi dan sengketa pajak.

Dalam pasal 8 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak disebutkan selain memiliki nomor pokok wajib pajak, WP yang ingin memperoleh pengampunan pajak harus mencabut beberapa permohonan.

Permohonan tersebut meliputi permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi); pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang.