Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah segera menyiapkan Peraturan Pemerintah tentang penetapan Sorong, Papua Barat, sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp5 triliun.

KEK Sorong nantinya ditujukan untuk industri di bidang pertanian, seperti CPO, kehutanan seperti plywood dan sawmill, pengolahan perikanan, pengolahan industri kimia sampai minyak dan gas.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pada prinsipnya Presiden Joko Widodo telah menyetujui penetapan Sorong sebagai KEK, dan memberikan waktu dua minggu kepada pemprov Papua Barat untuk memfinalisasi usulan mengenai lahan ke pemerintah pusat.

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Presiden Jokowi, penerbitan Perppu ini merupakan respons dari kegentingan kejahatan terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan. Ia mengategorikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa.

"Kejahatan luar biasa butuh penanganan luar biasa pula. Kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kejahatan yang rusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta kejahatan yang ganggu rasa keamanan, kenyamanan, ketentraman masyarakat," ujar Presiden dalam pernyataan pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5) petang.

Ruang lingkup payung hukum ini mengatur pemberatan pidana pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan terhadap anak dan pencabulan dengan syarat-syarat tertentu. Pemberatan pidana itu, jelas Jokowi, berupa penambahan 1/3 ancaman pidana, pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan maksimal 20 tahun.

Adapun pidana tambahan, 'yaitu pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik'.

Menurut Presiden, penambahan pasal tersebut akan memberi ruang kepada hakim untuk memberi hukuman seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera kepada pelaku. "Kita berharap Perppu ini, bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku serta dapat menekan kejahatan seksual terhadap anak yang merupakan kejahatan luar biasa," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly mengatakan pemerintah mengharapkan agar DPR mendukung penerbitan Perppu ini. "Akan dikirimkan Presiden ke DPR untuk disahkan. Kita berharap teman-teman di DPR sepakat dengan Presiden, agar Perppu ini dijadikan UU," ujarnya.

Terkait hukuman tambahan kepada pelaku kekerasan seksual, lanjutnya, tergantung dari hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

"Diberikan kepada pelaku yang berulang, pelaku beramai-ramai, paedofil kepada anak," jelas politikusPDI-P ini.
Ia menambahkan, beberapa hukuman tambahan bisa dikenakan sekaligus kepada pelaku. "Boleh dua-duanya, boleh kebiri saja, boleh alat deteksi alat elektronik, termasuk (hukuman tambahan dengan) pengumuman yang bersangkutan secara publik untuk hukuman sosialnya ujarnya seraya menambahkan perppu ini tidak berlaku surut," katanya.

- See more at: http://www.mediaindonesia.com/news/read/47267/presiden-perppu-kebiri-untuk-melindungi-anak-dan-efek-jera/2016-05-25#sthash.b5zkLvRV.dpuf

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Presiden Jokowi, penerbitan Perppu ini merupakan respons dari kegentingan kejahatan terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan. Ia mengategorikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa.

"Kejahatan luar biasa butuh penanganan luar biasa pula. Kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kejahatan yang rusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta kejahatan yang ganggu rasa keamanan, kenyamanan, ketentraman masyarakat," ujar Presiden dalam pernyataan pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5) petang.

Ruang lingkup payung hukum ini mengatur pemberatan pidana pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan terhadap anak dan pencabulan dengan syarat-syarat tertentu. Pemberatan pidana itu, jelas Jokowi, berupa penambahan 1/3 ancaman pidana, pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan maksimal 20 tahun.

Adapun pidana tambahan, 'yaitu pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik'.

Menurut Presiden, penambahan pasal tersebut akan memberi ruang kepada hakim untuk memberi hukuman seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera kepada pelaku. "Kita berharap Perppu ini, bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku serta dapat menekan kejahatan seksual terhadap anak yang merupakan kejahatan luar biasa," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly mengatakan pemerintah mengharapkan agar DPR mendukung penerbitan Perppu ini. "Akan dikirimkan Presiden ke DPR untuk disahkan. Kita berharap teman-teman di DPR sepakat dengan Presiden, agar Perppu ini dijadikan UU," ujarnya.

Terkait hukuman tambahan kepada pelaku kekerasan seksual, lanjutnya, tergantung dari hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

"Diberikan kepada pelaku yang berulang, pelaku beramai-ramai, paedofil kepada anak," jelas politikusPDI-P ini.
Ia menambahkan, beberapa hukuman tambahan bisa dikenakan sekaligus kepada pelaku. "Boleh dua-duanya, boleh kebiri saja, boleh alat deteksi alat elektronik, termasuk (hukuman tambahan dengan) pengumuman yang bersangkutan secara publik untuk hukuman sosialnya ujarnya seraya menambahkan perppu ini tidak berlaku surut," katanya.

- See more at: http://www.mediaindonesia.com/news/read/47267/presiden-perppu-kebiri-untuk-melindungi-anak-dan-efek-jera/2016-05-25#sthash.b5zkLvRV.dpuf

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Presiden Jokowi, penerbitan Perppu ini merupakan respons dari kegentingan kejahatan terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan. Ia mengategorikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa.

"Kejahatan luar biasa butuh penanganan luar biasa pula. Kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kejahatan yang rusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta kejahatan yang ganggu rasa keamanan, kenyamanan, ketentraman masyarakat," ujar Presiden dalam pernyataan pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5) petang.

Ruang lingkup payung hukum ini mengatur pemberatan pidana pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan terhadap anak dan pencabulan dengan syarat-syarat tertentu. Pemberatan pidana itu, jelas Jokowi, berupa penambahan 1/3 ancaman pidana, pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan maksimal 20 tahun.

Adapun pidana tambahan, 'yaitu pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik'.

Menurut Presiden, penambahan pasal tersebut akan memberi ruang kepada hakim untuk memberi hukuman seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera kepada pelaku. "Kita berharap Perppu ini, bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku serta dapat menekan kejahatan seksual terhadap anak yang merupakan kejahatan luar biasa," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly mengatakan pemerintah mengharapkan agar DPR mendukung penerbitan Perppu ini. "Akan dikirimkan Presiden ke DPR untuk disahkan. Kita berharap teman-teman di DPR sepakat dengan Presiden, agar Perppu ini dijadikan UU," ujarnya.

Terkait hukuman tambahan kepada pelaku kekerasan seksual, lanjutnya, tergantung dari hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

"Diberikan kepada pelaku yang berulang, pelaku beramai-ramai, paedofil kepada anak," jelas politikusPDI-P ini.
Ia menambahkan, beberapa hukuman tambahan bisa dikenakan sekaligus kepada pelaku. "Boleh dua-duanya, boleh kebiri saja, boleh alat deteksi alat elektronik, termasuk (hukuman tambahan dengan) pengumuman yang bersangkutan secara publik untuk hukuman sosialnya ujarnya seraya menambahkan perppu ini tidak berlaku surut," katanya.

- See more at: http://www.mediaindonesia.com/news/read/47267/presiden-perppu-kebiri-untuk-melindungi-anak-dan-efek-jera/2016-05-25#sthash.b5zkLvRV.dpuf

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Presiden Jokowi, penerbitan Perppu ini merupakan respons dari kegentingan kejahatan terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan. Ia mengategorikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa.

"Kejahatan luar biasa butuh penanganan luar biasa pula. Kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kejahatan yang rusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta kejahatan yang ganggu rasa keamanan, kenyamanan, ketentraman masyarakat," ujar Presiden dalam pernyataan pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5) petang.

Ruang lingkup payung hukum ini mengatur pemberatan pidana pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan terhadap anak dan pencabulan dengan syarat-syarat tertentu. Pemberatan pidana itu, jelas Jokowi, berupa penambahan 1/3 ancaman pidana, pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan maksimal 20 tahun.

Adapun pidana tambahan, 'yaitu pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik'.

Menurut Presiden, penambahan pasal tersebut akan memberi ruang kepada hakim untuk memberi hukuman seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera kepada pelaku. "Kita berharap Perppu ini, bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku serta dapat menekan kejahatan seksual terhadap anak yang merupakan kejahatan luar biasa," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly mengatakan pemerintah mengharapkan agar DPR mendukung penerbitan Perppu ini. "Akan dikirimkan Presiden ke DPR untuk disahkan. Kita berharap teman-teman di DPR sepakat dengan Presiden, agar Perppu ini dijadikan UU," ujarnya.

Terkait hukuman tambahan kepada pelaku kekerasan seksual, lanjutnya, tergantung dari hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

"Diberikan kepada pelaku yang berulang, pelaku beramai-ramai, paedofil kepada anak," jelas politikusPDI-P ini.
Ia menambahkan, beberapa hukuman tambahan bisa dikenakan sekaligus kepada pelaku. "Boleh dua-duanya, boleh kebiri saja, boleh alat deteksi alat elektronik, termasuk (hukuman tambahan dengan) pengumuman yang bersangkutan secara publik untuk hukuman sosialnya ujarnya seraya menambahkan perppu ini tidak berlaku surut," katanya.

- See more at: http://www.mediaindonesia.com/news/read/47267/presiden-perppu-kebiri-untuk-melindungi-anak-dan-efek-jera/2016-05-25#sthash.b5zkLvRV.dpuf

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

 

Menurut Presiden Jokowi, penerbitan Perppu ini merupakan respons dari kegentingan kejahatan terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan. Ia mengategorikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa.

 

"Kejahatan luar biasa butuh penanganan luar biasa pula. Kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kejahatan yang rusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta kejahatan yang ganggu rasa keamanan, kenyamanan, ketentraman masyarakat," ujar Presiden dalam pernyataan pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5) petang.

 

Ruang lingkup payung hukum ini mengatur pemberatan pidana pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan terhadap anak dan pencabulan dengan syarat-syarat tertentu. Pemberatan pidana itu, jelas Jokowi, berupa penambahan 1/3 ancaman pidana, pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan maksimal 20 tahun.

 

Adapun pidana tambahan, 'yaitu pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik'.

 

Menurut Presiden, penambahan pasal tersebut akan memberi ruang kepada hakim untuk memberi hukuman seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera kepada pelaku. "Kita berharap Perppu ini, bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku serta dapat menekan kejahatan seksual terhadap anak yang merupakan kejahatan luar biasa," pungkasnya.

 

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly mengatakan pemerintah mengharapkan agar DPR mendukung penerbitan Perppu ini. "Akan dikirimkan Presiden ke DPR untuk disahkan. Kita berharap teman-teman di DPR sepakat dengan Presiden, agar Perppu ini dijadikan UU," ujarnya.

 

Terkait hukuman tambahan kepada pelaku kekerasan seksual, lanjutnya, tergantung dari hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

 

"Diberikan kepada pelaku yang berulang, pelaku beramai-ramai, paedofil kepada anak," jelas politikusPDI-P ini.

Ia menambahkan, beberapa hukuman tambahan bisa dikenakan sekaligus kepada pelaku. "Boleh dua-duanya, boleh kebiri saja, boleh alat deteksi alat elektronik, termasuk (hukuman tambahan dengan) pengumuman yang bersangkutan secara publik untuk hukuman sosialnya ujarnya seraya menambahkan perppu ini tidak berlaku surut," katanya.

- See more at: http://www.mediaindonesia.com/news/read/47267/presiden-perppu-kebiri-untuk-melindungi-anak-dan-efek-jera/2016-05-25#sthash.b5zkLvRV.dpuf

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Presiden Jokowi, penerbitan Perppu ini merupakan respons dari kegentingan kejahatan terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan. Ia mengategorikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh Anna Boentaran, istri dari terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Djoko Soegiarto Tjandra.

"Menyatakan, mengabulkan permohonan pemohon," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat, ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (12/5).

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendorong Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual segera dibahas sebagai landasan hukum yang kuat bagi pelaku kejahatan seksual diberikan hukuman yang berat.

"Setelah masa reses selesai, agenda itu yang akan dibahas, bisa dimasukkan ke Prolegnas 2016," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (10/5).

Dia menilai UU yang ada saat ini belum bisa memberikan sanksi berat bagi pelaku kekerasan seksual sehingga itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali tidak menghadiri sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi karena sedang berlangsungnya masa reses.

"Pada sidang uji materi Undang Undang Kejaksaan ini, DPR tidak dapat hadir karena sedang dalam masa reses," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (10/5).

Adapun agenda sidang uji materi UU Kejaksaan pada Selasa (10/5) ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan ketengan ahli.