Kilas Berita Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Presiden RI Joko Widodo angkat bicara terkait revisi UU MD3 yang saat ini menjadi polemik di masyarakat. Jokowi sebenarnya mempunyai hak untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) yang dapat membatalkan revisi UU MD3 itu. Namun, Jokowi enggan melakukan hal tersebut.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dimohonkan Paustinus Siburian.

 

"Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2018.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo yakin Presiden Joko Widodo akan menandatangani Undang Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Alasannya, karena hasil revisi tersebut merupakan pembahasan serta kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah.

 SURAT EDARAN

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NOMOR PPE.PP.04.01-45 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN SASARAN KINERJA PEGAWAI BAGI PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepalangmerahan masih mangkrak di DPR selama kurun waktu 10 tahun. RUU ini tak kunjung selesai akibat masih ada perdebatan mengenai lambang Palang Merah Indonesia (PMI), yang dinilai mirip dengan lambang agama.