Majalah dan Jurnal Ditjen PP

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017. Pada setiap penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia, redaksi berusaha untuk memuat artikel-artikel yang kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017 memuat 10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian.

Artikel pertama dalam Jurnal edisi kali ini mengangkat tema mengenai kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang yang dikaitkan dengan dampaknya pada keamanan negara dalam era perda­gangan bebas internasional. Dalam artikel ini, dibahas mengenai bagaimana penanganan kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia, lembaga-lembaga yang menangani kejahatan terse­but, dan kemudian dibandingkan dengan penanganan kejahatan narkotika di dunia internasional.

Dilanjutkan dengan artikel yang membahas mengenai pengadilan perikanan yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dimana Undang-Undang tersebut saat ini akan dilakukan perubahan. Artikel ini menyajikan berbagai permasalahan, kendala, dan hambatan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang terse­but setelah 10 tahun lebih berlaku.

 

Artikel ketiga dalam Jurnal ini mengangkat permasalahan mengenai koperasi yang berdasarkan sejarah perkembangan perekonomian Indonesia tercatat bahwa usaha Koperasi merupakan salah satu jenis (badan) usaha yang sudah lama eksis dalam mengawal laju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, penulis mengaitkan tema koperasi ini dengan Putusan Mahkamah Kon­stitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyebabkan dibutuhkan pengaturan baru mengenai Koperasi, yang dapat mengakomodir perubahan masyarakat di era globalisasi saat ini namun juga tidak ber­tentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan dalam koridor konstitusi.

Dalam kurun waktu 13 (tiga belas) tahun ini, khususnya sejak berdirinya Mahkamah Konsti­tusi pada tahun 2003, pengujian undang-undang (judicial review) terhadap Undang-Undang Dasar merupakan suatu hal yang lazim yang terjadi di Indonesia. Artikel selanjutnya dalam Jurnal ini membahas mengenai keniscayaan pengujian undang-undang secara formil oleh Mahkamah Konsti­tusi dengan memperbandingkan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009. Berikutnya dibahas mengenai opsi penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam artikelnya, Penulis mencoba men­jelaskan alasan mengapa pelaku korupsi pantas dijatuhi pidana mati.

Di negera kepulauan, transportasi laut seharusnya menjadi primadona, karena terdapat pulau-pulau yang hanya dapat di hubungkan melalui transportasi laut. Akan tetapi dalam prakteknya di Indonesia transportasi laut belum dikelola secara maksimal. Salah satu artikel dalam Jurnal ini mengulas mengenai kecelakaan kapal yang kerap terjadi di Indonesia, dan mencari tahu pihak yang semestinya bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan kapal. Selanjutnya dibahas juga mengenai perlunya penyidik TNI Angkatan Udara dalam kasus pelanggaran wilayah udara yurisdiksi Indone­sia oleh pesawat terbang asing tidak terjadwal. Penulis tertarik untuk mengangkat tema ini karena selama ini penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, sehingga hal ini dianggap sebagai persoalan kriminal biasa. Padahal hal ini semestinya dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap kedaulatan negara.

Tema mengenai Pemerintah Daerah diwakili dengan tulisan yang membahas mengenai sis­tem pengujian peraturan daerah yang selama ini menerapkan pengujian ganda. Pengujian ganda yang dimaksud penulis disini yaitu antara kewenangan yang dimiliki oleh eksekutif yang dalam hal ini dipegang oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, dimana yang satu dan lainnya saling kontradiktif. Kemudian dibahas pula mengenai jami­nan produk halal di Indonesia. Penulis mengangkat tema ini mengingat Indonesia sebagian besar terdiri dari konsumen Muslim yang tentunya memerlukan jaminan kehalalan atas produk yang akan dikonsumsinya.

Pada Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017 redaksi mengucapkan teri­makasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Galang Asmara, S.H.,M.Hum., Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Lita Tyesta Alw., S.H.,M.Hum. yang telah turut berpartisipasi sebagai pembaca ahli (Mitra Bestari).

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Legislasi Indonesia serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.

 

Salam, Redaksi

File : Download