Majalah dan Jurnal Ditjen PP

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 4 Tahun 2016. Pada setiap penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia, redaksi berusaha untuk memuat artikel-artikel yang kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 4 Tahun 2016 memuat 10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian.

Jurnal edisi kali ini diawali dengan artikel yang membahas mengenai polemik pengujian peraturan daerah. Dalam artikel ini penulis membandingkan antara kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Kehakiman, dengan kewenangan executive review berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Masih bertemakan mengenai pemerintah daerah, artikel berikutnya membahas mengenai politik hukum pembentukan perangkat daerah. Dalam artikelnya Penulis memaparkan analisanya terkait pembentukan perangkat daerah tersebut, sebagai bentuk tanggapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Analisa mengenai putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tema berikutnya yang diusung dalam salah satu artikel Jurnal. Dalam artikelnya Penulis mempertanyakan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan bagaimana keberadaan serta daya laku dari semua peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU Sumber Daya Air tersebut terutama peraturan pemerintah yang diundangkan setelah sidang di Mahkamah Konstitusi berakhir. Topik hangat mengenai penggandaan uang yang baru-baru ini terjadi juga menjadi pembahasan dalam salah satu tulisan Jurnal. Penulis mengaitkan tindak pidana penggandaan uang ini dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bagaimana pengaturannya dan bagaimana pula cara pembuktiannya.

 

Seperti kita ketahui bersama terorisme masih menjadi isu global yang menjadi sorotan dunia internasional. Terkait dengan hal tersebut, salah satu artikel dalam Jurnal kali ini mencoba menganalisa mengenai pengesahan tindak pidana pendanaan teroris pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk konsisten dengan upaya pemberantasan terorisme melalui sejumlah perangkat aturan hukum nasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum dan kondisi kekinian sampai pada pengakuan dunia internasional.

Peristiwa pemberontakan atau kekacauan di Lembaga Pemasyarakatan akhir-akhir ini, seperti di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, ternyata disebabkan karena para narapidana protes terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam kaitanya dengan hal tersebut, salah satu artikel Jurnal mencoba memaparkan apakah suatu peraturan perundang-undangan dapat berpotensi untuk menimbulkan suatu tidak pidana.

Tema berikutnya yang menjadi pembahasan dalam artikel adalah mengenai penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum, memiliki hak asasi manusia yang sama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Warga Negara Indonesia. Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Artikel ini menyoroti mengenai upaya pemerintah dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Artikel selanjutnya membahas mengenai pengaturan hak atas tanah masyarakat hukum adat yang mengambil studi atas permasalahan pengakuan atas tanah masyarakat hukum adat Dayak di Kalimantan Tengah. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah kecil dalam proses adjudikasi di industri jasa keuangan. Proses adjudikasi ini adalah salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang kini semakin diminati para pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa di luar peradilan (non-litigasi), karena cara ini dinilai lebih efisien dan efektif

dibandingkan menggunakan jalur peradilan (litigasi). Dan artikel penutup pada Jurnal edisi kali ini mengangkat tema mengenai diskriminasi terhadap jangka waktu cuti melahirkan bagi Dokter dan Bidan PTT.

Pada Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 4 Tahun 2016 redaksi mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum., Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.Hum., dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M. yang telah turut berpartisipasi sebagai pembaca ahli (Mitra Bestari).

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Legislasi Indonesia serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.

Salam, Redaksi

File : Download