Majalah dan Jurnal Ditjen PP

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 1 Tahun 2016. Pada penerbitan edisi ini redaksi telah berusaha untuk memuat artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 1 Tahun 2016 memuat 10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian.

Diawali dengan artikel yang membahas mengenai polemik seputar praktek rangkap jabatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembahasan dalam artikel ini bukan hanya terbatas pada persoalan belum banyak aturan perundang-undangan yang mengatur perihal rangkap jabatan tersebut, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Artikel selanjutnya mengulas mengenai proses pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Hal-hal yang disoroti dalam artikel ini yaitu terkait permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia antara lain adalah biaya yang mahal, golongan putih (golput), dan penetapan daftar pemilih tetap.

Tema-tema mengenai Pemerintahan Daerah juga masih menjadi tema favorit dalam Jurnal kali ini. Diantaranya yaitu mengenai dinamika pengaturan pertambangan minerba di Indonesia, kewenangan pusat dan daerah di bidang pertambangan minerba dalam perspektif hak menguasai negara, serta implikasi pengambilalihan kewenangan pertambangan minerba oleh pusat dari daerah kabupaten/kota, pola distribusi urusan Pemerintah Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian kewenangan pada Desa dalam konteks otonomi daerah, serta pembahasan mengenai dilematika organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan Izin Terpadu di Kota Padang Sidempuan.

Selanjutnya, dibahas pula mengenai perlunya adanya pengadilan khusus yang menyelesaikan perkara pertanahan di Indonesia. Hal yang mendorong pemikiran ini yaitu dikarenakan fakta yang ada saat ini, penanganan kasus pertanahan oleh peradilan umum banyak yang tak kunjung rampung, sedangkan asas penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sama sekali tidak tergunakan, dan cenderung hanya menjadi semboyan mahluk kasat mata, kasat telinga.

Jurnal kali ini juga memuat artikel yang membahas mengenai pembakaran hutan, dengan menyorotinya dari sisi kebijakan pemerintah. Dalam artikel ini, dibahas mengenai perlunya penerapan konsep zero burning policy dalam pembukaan lahan di Indonesia sebagaimana yang dikenal dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, dengan menyesuaikan dengan kondisi negara dan lingkungan saat ini. Terdapat pula tulisan yang mengulas mengenai penggunaan diskresi dalam pembentukan produk hukum, dimana artikel ini mencoba menggali lebih dalam materi-materi yang secara khusus mengupas tentang diskresi dalam upaya melakukan peninjauan yuridis penggunaan asas diskresi dalam kaitannya dengan pembentukan produk hukum di Indonesia. Kajian di bidang perbankan diwakili oleh tulisan yang membahas mengenai kekuatan hukum peraturan mediasi sengketa perbankan dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Pada Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 1 Tahun 2016 redaksi mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak  Prof. Dr. Galang Asmara, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Maruarar Siahaan dan Ibu Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.  yang telah turut berpartisipasi sebagai pembaca ahli (Mitra Bestari).

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Legislasi Indonesia serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.

Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 1 Tahun 2016 : Download