Majalah dan Jurnal Ditjen PP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 91 menyatakan, dalam hal peraturan perundang-undangan perlu diterjemahkan ke bahasa asing, penerjemahanya dilaksanakan oleh  menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di bidang hukum.

Untuk melaksakan penerjemahan tersebut kemudian diatur secra teknis dalam Peraturan Presiden  Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tentang penerjemahan dalam Perpres tersebut, secara teknis  diatur dalam bab VII.

Didalam ketentuan Perpres tersebut dalam pelaksanaan penerjemahan, yakni terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa inggris. Meskipun didalam undang-undang menyatakan bahasa asing, namun dalam teknis pelaksanaan dalam bahasa inggris. Sesuai dengan ketentuan tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan,  Direktorat Pengundangan, Kerjasama dan Publikasi  telah memberikan pelayanan penerjemahan peraturan perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke bahasa inggris bagi setiap kementerian/lembaga yang memerlukan.

Pelaksanaan penerjemahan peraturan perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke bahasa inggris secara teknis dilaksanakan tiga tahapan. Tahapan pertama dalam menerjemahkan peraturan perundang-undangan  Kementerian/lembaga pemrakarsa dapat  melakukan kegiatan penerjemahan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan, dengan melibatkan pemrakarsa dan ahli penerjemah (penerjemah bersertifikat) yang dalam tahapan tersebut secara teknis melaksanakan kegiatan penerjemahan peraturan perundang-undangan. Tahapan kedua dalam penerjemahan peraturan perundang-undangan adalah tahapan melaksanakan klarifikasi rancangan terjemahan yang telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh kementerian/lembaga pemarkasa.

Dalam pelaksanaannya terjemahan yang telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM secara subtansi diklasifikasi baik dari teknis bahasa inggrisnya maupun subtansi peraturan yang diterjemahkan. Dengan maksud agar dalam melaksanakan pengalihbahasaan dari bahasa Indonesia ke bahasa inggris tersebut tidak merubah makna dari subtansi peraturan yang diterjemahkan, dalam hal ini diklarifikasi dari judul,bab, sub judul, pasal perpasal, penjelasan. Tahapan ke tiga adalah tahapan finalisasi rancangan terjemahan yang telah diklarifikasi, tahapan finalisasi tersebut harus sudah tercapai kesepakatan dalam penulisan bahasa inggris yang di gunakan, dan bahasa  tersebut tidak merubah makna dari bahasa peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan.

Finalisasi rancangan terjemahan tersebut merupakan kesepakatan dan sudah sesuai dengan isi peraturan yang diterjemahkan, sehingga perlu mendapatkan paraf dari pejabat kementerian/lembaga pemarkasa yang berwenang. Setelah tahapan tersebut telah dilaksanakan maka rancangan terjemahan tersebut dapat diajukan ke menteri untuk di tandatangani. Pelaksanaan penandatanganan terjemahan yang dilaksanakan oleh menteri didelegasikan ke Dirjen Peraturan Perundang-undangan sesuai bidang tugasnya. Dengan demikian bagi kementerian/lembaga yang ingin mengajukan  permohonan penerjemahan peraturan perundang-undangan dapat diajukan kepada Dirjen Peraturan perundang-undangan dengan ditembuskan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Hasil terjemahan peraturan perundang-undangan yang telah ditandatangani oleh menteri merupakan terjemahan resmi. Demikianlah sekilas informasi tentang tata cara penerjemahan peraturan perundang-undangan, untuk lebih jelasnya dapat langsung ke Kementerian Hukum dan HAM di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Direktorat Pengundangan Kerjasama dan Publikasi Lantai 3.