Majalah dan Jurnal Ditjen PP

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 1 Tahun 2016. Pada penerbitan edisi ini redaksi telah berusaha untuk memuat artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 1 Tahun 2016 memuat 10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian.

Diawali dengan artikel yang membahas mengenai polemik seputar praktek rangkap jabatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembahasan dalam artikel ini bukan hanya terbatas pada persoalan belum banyak aturan perundang-undangan yang mengatur perihal rangkap jabatan tersebut, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Artikel selanjutnya mengulas mengenai proses pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Hal-hal yang disoroti dalam artikel ini yaitu terkait permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia antara lain adalah biaya yang mahal, golongan putih (golput), dan penetapan daftar pemilih tetap.

Tema-tema mengenai Pemerintahan Daerah juga masih menjadi tema favorit dalam Jurnal kali ini. Diantaranya yaitu mengenai dinamika pengaturan pertambangan minerba di Indonesia, kewenangan pusat dan daerah di bidang pertambangan minerba dalam perspektif hak menguasai negara, serta implikasi pengambilalihan kewenangan pertambangan minerba oleh pusat dari daerah kabupaten/kota, pola distribusi urusan Pemerintah Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian kewenangan pada Desa dalam konteks otonomi daerah, serta pembahasan mengenai dilematika organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan Izin Terpadu di Kota Padang Sidempuan.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016. Pada penerbitan edisi ini redaksi telah berusaha untuk memuat artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016 memuat 10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian.

Jurnal kali ini diawali dengan artikel yang membahas mengenai batasan pilihan pembentuk undang-undang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan tafsir putusan Mahkamah Konstitusi. Artikel ini mempertanyakan mengapa suatu undang-undang yang telah di bahas bersama dan disetujui oleh DPR dan Presiden dan pembentukannya telah sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi karena ketentuan-ketentuan didalam suatu undang-undang dianggap bertentangan (inkonstitusional) dengan UUD 1945.

Artikel selanjutnya mengangkat tema mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang membahas mengenai kesiapan kelembagaan dan regulasi pendukung sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai refleksi tahun kedua masa berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, dibahas pula mengenai dampak pemberian remisi bagi narapidana kasus narkotika terkait dengan putusan pidana yang dijatuhkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

{jcomments off}Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan Volume 1 Nomor 2 Tahun 2015 hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Hanns Seidel Foundation (HSF). Jurnal ini diterbitkan sebagai wadah khusus bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam menuangkan ide, pemikiran serta gagasan untuk menunjang proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah. Pada penerbitan ini redaksi telah berusaha untuk memilih artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan bagi suatu Jurnal hukum. Selain itu, Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan Volume 1 Nomor 2 Tahun 2015 juga telah mendapatkan ISSN dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan nomor ISSN 2443-3225.

Pada penerbitan Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan Volume 1 Nomor 2 Tahun 2015 ini memuat artikel mengenai: Budaya Hukum dan Implikasi Atas Indikasi Geografis (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek), Ambang Batas Parlemen di Indonesia, Penerapan Hukum Majelis Pemeriksa dalam Memutus Suatu Perkara Tingkat Banding pada Majelis Pengawas Pusat Notaris, Tinjauan Yuridis tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam  Konteks  Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Problematika Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Versus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Sistem Informasi Data Base dan Penilaian Prestasi Kerja Perancang Peraturan Perundang-Undangan  Secara Online, dan Vonis Pidana Mati di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia).

Pada Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan Volume 1 Nomor 2 Tahun 2015 redaksi mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Suhariyono, S.H., M.H., dan Bapak Dr. A. Ahsin Thohari, S.H.,M.H., yang telah turut berpartisipasi sebagai editor dalam penerbitan jurnal ini.

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.

download

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 12 Nomor 3 Tahun 2015. Pada penerbitan ini redaksi telah berusaha untuk memilih artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan bagi suatu jurnal ilmiah.

Pada penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 12 Nomor 3 Tahun 2015 ini memuat artikel mengenai: Pengaturan  Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik secara Tidak Wajar (Illicit Enrichment) dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) dan Implementasinya di Indonesia, Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden, Kekuasaan Presiden dalam Mengeluarkan Perppu, Mengkaji Substansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Hakikatnya sebagai Hukum Dasar Tertulis, Paradigma Baru Sistem Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, E-Budgeting dalam Keuangan Negara dan Keuangan Daerah, Kedudukan dan Peranan Peraturan Desa dalam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Perundang-undangan terkait, Kebijakan Desentralisasi untuk Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Memaksimalkan Peran Serta Masyarakat untuk Memberantas Korupsi.

Pada Jurnal Legislasi Indonesia Volume 12 Nomor 3 Tahun 2015 redaksi mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada, Bapak Prof.Dr. Guntur Hamzah, S.H.,M.H., Bapak Dr. Suhariyono, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.H., yang telah turut berpartisipasi sebagai pembaca ahli (Mitra Bestari).

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Legislasi Indonesia serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.

 

Download

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan edisi perdana Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015 hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Hanns Seidel Foundation (HSF) Indonesia. Jurnal ini diterbitkan sebagai wadah khusus bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam menuangkan ide, pemikiran serta gagasan untuk menunjang proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah. Pada penerbitan ini redaksi telah berusaha untuk memilih artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan bagi suatu Jurnal hukum.

Pada penerbitan Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015 ini memuat artikel mengenai: Pidana Mati Menurut Hukum di Indonesia dan Menurut Syariat Islam, Antara Kepastian Hukum dan Keadilan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap Judicial Review Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK) Antasari Azhar), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Pandangan Hukum Islam, Menyoal Eksistensi Norma Pengujian dalam Anatomi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peran Guru Tidak Tetap dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Pada Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015 redaksi mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Suhariyono, S.H., M.H., dan Bapak A. Ahsin Thohari, S.H.,M.H., yang telah turut berpartisipasi sebagai editor dalam penerbitan jurnal ini.

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.

 

Download