Majalah dan Jurnal Ditjen PP

Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 2 Tahun 2012 menyajikan tema tentang “Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia”, tema ini dipilih sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada tanggal 25 November 2011. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) merupakan amanat Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam rangka mewujudkan sistem jaminan sosial nasional, Pemerintah perlu membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berbentuk badan hukum publik. Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini selain mengamanatkan pembentukan 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Undang-Undang ini juga mengamanatkan adanya transformasi kelembagaan PT. ASKES (Persero), PT. JAMSOSTEK (Persero), PT. TASPEN (Persero), dan PT. ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia mendapat perlindungan dan kesejahteraan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyusunan dan penerbitan buku Panduan Praktis MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH edisi kelima ini merupakan hasil Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai wujud pelaksanaan dari tugas dan fungsi yang diembannya. Buku Panduan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman (guidelines) bagi perancang dan pembentuk Peraturan Perundang-undangan dalam merancang Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah.

Buku panduan ini telah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan baru khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Buku Panduan ini dilengkapi dengan prinsip-prinsip atau ramburambu penyusunan Peraturan Daerah yang bernuansa Hak Asasi Manusia, kesetaraan Jender, dan Pembangunan yang Berkelanjutan dengan berbasis Tata kelola Pemerintahan yang Baik.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, Penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan buku Panduan ini.

Download:

Isi buku

 

Reformasi perpajakan merupakan hal yang perlu dan penting. Fakta di lapangan kekecewaan dan ketidak percayaan yang dirasakan masyarakat terhadap pajak, mengharuskan Pemerintah berbenah diri. Langkah perbaikan ke arah perubahan tentu harus dilakukan dengan cara reformasi perpajakan secara menyeluruh. Ada beberapa fungsi yang bisa diperoleh. Pertama tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kedua tercapainya kepercayaan pada administrasi perpajakan, dan ketiga tercapainya produktivitas aparat perpajakan. Tentunya jika reformasi bisa berjalan sesuai rencana, akan mendongkrak penerimaan pajak karena potensi penerimaan pajak di Indonesia masih cukup besar.

Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam administrasi perpajakan yang pada akhirnya bisa menciptakan sistem perpajakan nasional yang baik. Kepatuhan tersebut merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem administrasi perpajakan modern. Seluruh administrasi pajak yang ada pada dasarnya untuk menjamin agar sesuai dengan hukum pajak. Ukuran administrasi pajak ini bisa dilihat melalui pelaksanaan administrasi perpajakan dan bekerja sesuai dengan kebijakan perpajakan dinegara berkembang. Proses administrasi pajak adalah fungsi dimana input person, material, informasi, hukum, prosedur digunakan untuk menghasilkan output pendapatan pemerintah, pembayaran pajak kekayaan, kesejahteraan sosial. Jadi jelas dengan adanya administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan kemudian menghasilkan peningkatan penerimaan pajak.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, upaya penegakan hukum terus dilakukan terutama dalam penanganan perkara korupsi, hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Lembagakepolisian dan kejaksaan telah menempatkan prioritas utama dalam melakukan penanganan perkara korupsi dengan optimal. Di samping itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil menangani perkara tindak pidana korupsi baik yang melibatkan pejabat negara yang berasal dari kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun masyarakat luas.

Upaya penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada upaya untuk memasukkan pelaku tindak pidana korupsi ke dalam penjara, tetapi juga untuk mendapatkan kembali harta dan aset negara yang dikorupsi. Upaya penegakan hukum tersebut juga dilaksanakan oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan lebih optimal. Edisi Jurnal Legislasi Indonesia Volume 8 Nomor 2 menyajikan tema tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, yang di dalamnya memuat artikel-artikel yang terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Download:

Cover & Isi

Berdasarkan dari hasil Penelitian Panitia Majalah Berkala Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2MBI LIPI), Bulan Mei 2010 Jurnal Legislasi Indonesia  telah terakreditasi dengan peringkat B dengan Nomor Akreditasi 239/Akred-LIPI/P2MBI/05/2010.

Jurnal Legislasi Indonesia telah  terbit dari Volume 1 sampai dengan Volume 7 Nomor 1 ( 2004 s/d 2010). Khusus untuk Volume 7 Nomor 2 dan seterusnya, penilaian akreditasi sudah diberlakukan.