Majalah dan Jurnal Ditjen PP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 91 menyatakan, dalam hal peraturan perundang-undangan perlu diterjemahkan ke bahasa asing, penerjemahanya dilaksanakan oleh  menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di bidang hukum.

Untuk melaksakan penerjemahan tersebut kemudian diatur secra teknis dalam Peraturan Presiden  Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tentang penerjemahan dalam Perpres tersebut, secara teknis  diatur dalam bab VII.

Didalam ketentuan Perpres tersebut dalam pelaksanaan penerjemahan, yakni terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa inggris. Meskipun didalam undang-undang menyatakan bahasa asing, namun dalam teknis pelaksanaan dalam bahasa inggris. Sesuai dengan ketentuan tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan,  Direktorat Pengundangan, Kerjasama dan Publikasi  telah memberikan pelayanan penerjemahan peraturan perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke bahasa inggris bagi setiap kementerian/lembaga yang memerlukan.

Salam, Redaksi.Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Legislasi Indonesia serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.Pada Jurnal Legislasi Indonesia Volume 12 Nomor 1 Tahun 2015 redaksi mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Suhariyono, S.H., M.H., Bapak Agus Hariadi, S.H.,M.Hum., dan Ibu Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H.,M.H., yang telah turut berpartisipasi sebagai pembaca ahli (Mitra Bestari).

Pada penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 12 Nomor 1 Tahun 2015 ini memuat artikel mengenai: Metode Analisis Konflik dalam Penerapan Regulasi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, Pentingnya Hak Imunitas bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengaruh Media Massa terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35-PUU-X/2012 terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik, Konsep Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Perspektif Islam, Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia dan Negara Lainnya, Penerapan The Misappropriation Theory dalam Pengaturan Insider Trading di Indonesia, dan Menelisik Pengaturan Kontribusi bagi PNS yang Melakukan Poligami di Kabupaten Lombok Timur.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 11 Nomor 4 Tahun 2014. Pada penerbitan ini redaksi telah berusaha untuk memilih artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan bagi suatu Jurnal Ilmiah.

Pada penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 11 Nomor 4 Tahun 2014 ini memuat artikel mengenai: Implikasi Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Sektor Kepelabuhan dalam Perspektif Persaingan Usaha, Urgensi Ketentuan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Desa Pasca Rezim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penegakan Hukum terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin di Propinsi Jambi, Pengawasan Terintegrasi terhadap Induk dan Anak Perusahaan di Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan (konglomerasi di Bidang Keuangan), Kontribusi Pendidikan Tinggi Hukum terhadap Aspek Sumber Alam dan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat Tradisional, Naskah Akademik dalam Pembentukan Undang-Undang ditinjau dari Perspektif Pembangunan Hukum Nasional, Tradisi Konvensi nasional pemilihan Calon Presiden di Indonesia, dan Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Salam, Redaksi.Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Legislasi Indonesia serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.Pada Jurnal Legislasi Indonesia Volume 12 Nomor 1 Tahun 2015 redaksi mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Suhariyono, S.H., M.H., Bapak Agus Hariadi, S.H.,M.Hum., dan Ibu Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H.,M.H., yang telah turut berpartisipasi sebagai pembaca ahli (Mitra Bestari).

Pada penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 12 Nomor 1 Tahun 2015 ini memuat artikel mengenai: Metode Analisis Konflik dalam Penerapan Regulasi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, Pentingnya Hak Imunitas bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengaruh Media Massa terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35-PUU-X/2012 terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik, Konsep Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Perspektif Islam, Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia dan Negara Lainnya, Penerapan The Misappropriation Theory dalam Pengaturan Insider Trading di Indonesia, dan Menelisik Pengaturan Kontribusi bagi PNS yang Melakukan Poligami di Kabupaten Lombok Timur.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 11 Nomor 3 Tahun 2014. Pada penerbitan ini redaksi telah berusaha untuk memilih artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan bagi suatu Jurnal Ilmiah.

Pada penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 11 Nomor 3 Tahun 2014 ini memuat artikel mengenai: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Landasan Hukum Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah: Antara Ada dan Tiada, Penegakan Hukum di Bidang Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE), Penghapusan Pidana Denda dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Partai Politik dan Problem Keadilan bagi Mazhab Minoritas di Indonesia (Sebuah Kajian Awal), Metode RIA dalam Proses Formulasi Kebijakan Publik, Mewujudkan Sinergi Pembentukan Peraturan Daerah dengan Pembentukan Undang-Undang, Model Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dan Berdimensi Hak Asasi (Analisa Muatan Materi Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan di Indonesia), Kesiapan Hukum dan Tantangan Indonesia Era Asean Community 2015, dan Kesiapan Daerah dalam Menghadapi Asean Economic Community 2015.