Berita/Kegiatan DJPP

Litigasi Perundang-undangan
Perkembangan Permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan bulan Agustus 2009, perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut :

a. Permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  sampai dengan November 2009 berjumlah 68 (enam puluh delapan) permohonan
b. Permohonan pengujian tersebut, telah diperiksa dan diputus:
1. periode Jan-Maret sebanyak 20 (dua puluh) permohonan.
2. periode April-Juni sebanyak 12 (dua belas) permohonan.
3. periode Juli-September sebanyak 20 (dua puluh) permohonan:
4. Periode Oktober-November sebanyak 16 (enam belas) permohonan
a) Permohonan Nomor 103/PUU-VII/2009 : Pengujian Materiill Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Sidang Putusan Tanggal 8 Oktober 2009 dengan amar : Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya.
b) Permohonan Nomor 104/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 5 huruf  UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sidang Putusan Tanggal 8 Oktober 2009 dengan amar : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
c) Permohonan Nomor 106/PUU-VII/2009 : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 43B sepanjang kalimat “….sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku”. Sidang Putusan Tanggal 28 Oktober 2009 dengan amar : Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.
d) Permohonan Nomor 107/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 205 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD. Sidang Putusan Tanggal 8 Oktober 2009 dengan amar : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
e) Permohonan Nomor 133/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 32 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sidang Putusan Tanggal 29 Oktober 2009 dengan amar :
• Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian;
• Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan a quo;
 Menolak permohonan provisi untuk selain dan selebihnya.
c. Permohonan Pengujian yang belum diputus sebanyak 42 (empat puluh dua) permohonan dengan rincian sebagai berikut:
1. Permohonan Nomor 10/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), (2), Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon dan Pemerintah, serta Pihak Terkait;
2. Permohonan Nomor 11/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) butir c dan d, Pasal 12 ayat (2) butir b, Pasal 24 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan penjelasan, Pasal 47 ayat (2), Pasal 56 ayat (2) dan (3)UU No. 20 Tahun 2003 dan Konsideran menimbang butir b, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (4), (5), (6), (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (2) dan (4), Pasal 41 ayat (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 dan Pasal 46UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Sisdiknas dan Badan Hukum Pendidikan (BHP), dalam tahap Mendengarkan Keterangan DPR (Wakil Ketua Komisi X, saksi/ahli dari Pemohon dan Pemerintah;
3. Permohonan Nomor 12/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 1 angka 3, Pasal 6A, Pasal 64A, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, saksi/ahli;
4. Permohonan Nomor 14/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 41 ayat (5), (7), dan (9), Pasal 46 ayat (1), Pasal 57 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, dalam tahap Mendengarkan Keterangan DPR (Wakil Ketua Komisi X, saksi/ahli dari Pemohon dan Pemerintah;
5. Permohonan Nomor 16/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam tahap Mendengar keterangan saksi/ahli dari Pemohon dan Pemerintah;
6. Permohonan Nomor 17/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam tahap Mendengarkan Ahli dan Saksi dari Pemohon dan Pemerintah serta Pihak Terkait;
7. Permohonan Nomor 18/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Propinsi Papua Barat, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR,saksi/ahli;
8. Permohonan Nomor 19/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR,saksi/ahli;
9. Permohonan Nomor 21/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, dalam tahap Mendengarkan Keterangan DPR (Wakil Ketua Komisi X, saksi/ahli dari Pemohon dan Pemerintah;
10. Permohonan Nomor 22/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 58 huruf o dan Penjelasan Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam tahap Pemeriksaan perbaikan;
11. Permohonan Nomor 23/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon dan Pemerintah, serta Pihak Terkait;
12. Permohonan Nomor 24/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 50, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 3 ayat (1), dan (2) huruf d, Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12 huruf e, Pasal 13 huruf i, Pasal 23 ayat (2) dan (3) , Pasal 34 ayat (3) dan (4), Pasal 40 ayat (5), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, pasal 48 ayat (7) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) huruf a s.d. f, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dan Pasal 172 s.d. Pasal 201 sepanjang mengenai “hasil penghitungan suara terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah dan penghitungan sisa surat suara bagi pemilih yang tidak hadir dalam Pemilu, dalam tahap Pemeriksaan perbaikan permohonan;
13. Permohonan Nomor 25/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam tahap Pemeriksaan pendahuluan;
14. Permohonan Nomor 27/PUU-VII/2009 : Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam tahap perbaikan permohonan;
15. Permohonan Nomor 100/PUU-VII/2009 : Pengujian Materiill Pasal 247 ayat (2) dan (4) jo Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
16. Permohonan Nomor 101/PUU-VII/2009 : Pengujian Materiill Pasal 2 ayat (1), (2), (3), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (1) dan (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
17. Permohonan Nomor 105/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 211 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 212 ayat (1), (2), (3)UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
18. Permohonan Nomor 114/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 74 ayat (3) UU No 24 Tahun 2003 tentang MK dan Pasal 259  UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
19. Permohonan Nomor 115/PUU-VII/2009 : Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;
20. Permohonan Nomor 116/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 6 ayat (2) dan (4) UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;
21. Permohonan Nomor 118/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a, Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
22. Permohonan Nomor 119/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 206UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon;
23. Permohonan Nomor 120/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 58 huruf f dan huruf h UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
24. Permohonan Nomor 121/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 172 UU No. 4 Tahun 2008 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
25. Permohonan Nomor 122/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 118 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
26. Permohonan Nomor 123/PUU-VII/2009 : Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Propinsi Maluku (Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan Pasal 7 ayat (4)), dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
27. Permohonan Nomor 124/PUU-VII/2009 : Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
28. Permohonan Nomor 125/PUU-VII/2009 : Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
29. Permohonan Nomor 126/PUU-VII/2009 : Pengujiaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon;
30. Permohonan Nomor 127/PUU-VII/2009 : Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon;
31. Permohonan Nomor 128/PUU-VII/2009 : Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon;
32. Permohonan Nomor 129/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 terhadap Kekuasaan Kehakiman, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
33. Permohonan Nomor 130/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 205 dan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;
34. Permohonan Nomor 131/PUU-VII/2009 : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
35. Permohonan Nomor 132/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
36. Permohonan Nomor 135/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 73 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
37. Permohonan Nomor 136/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 28 ayat (2), (3), (6), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon;
38. Permohonan Nomor 137/PUU-VII/2009 : Pengujian Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2), (4), dan Pasal 68 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
39. Permohonan Nomor 138/PUU-VII/2009 : Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (PERPPU No. 4 Tahun 2009), dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
40. Permohonan Nomor 140/PUU-VII/2009 : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;
41. Permohonan Nomor 141/PUU-VII/2009 : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;
42. Permohonan Nomor 142/PUU-VII/2009 : Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;