Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Rapat Pleno Harmonisasi Rperpres Organisasi, Tata Hubungan Kerja, dan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah telah dilaksanakan pada (29/01) di Ruang Rapat 553, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumhan. Rapat dipimpin oleh Direktur HPP I, Dr. Karjono, S.H., M.Hum., dihadiri oleh pejabat dari Kemenkes sebagai Pemrakarsa, Kemendagri, Kemenkeu, Setkab, dan kemensetneg. Rperpres RSD ini dibentuk untuk melaksanakan amanat Pasal 21 dan Pasal 44 PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

 

Pengaturan pimpinan RSD dokter dengan ”tugas tambahan” perlu untuk dicermati konsekuensinya terhadap kepegawaian dan keuangannya mengingat “tugas tambahan” tersebut jauh lebih besar tugas dan tanggung jawabnya jika dibandingkan dengan dokter yang hanya berpraktik. Pengelolaan keuangan RSD yang masih belum BLUD perlu dicermati kembali mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang menegaskan apabila belum BLUD maka pengelolaan keuangannya mengikuti pengelolaan keuangan perangkat daerah (dinas).

 

Selanjutnya, untuk pembahasan yang lebih komprehensif akan dilakukan dalam tim kecil.