Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Pasal 151 huruf a terhadap UUD RI Tahun 1945 dilaksanakan pada (29/01) di Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli Pemohon dan Ahli Pemerintah. Sidang dipimpin oleh Hakim Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

 

Keterangan Ahli yang pertama disampaikan oleh Bapak Muhammad Rullyandi sebagai Ahli Pemohon. Dalam kesempatannya, Bapak Rullyandi menyampaikan bahwa Pemohon menganggap bahwa hak konstitusionalnya dirugikan dengan keberlakuan Pasal 151 huruf a Undang-Undang LLAJ. Beliau menuturkan bahwa ketentuan Pasal 151 huruf a Undang-Undang a quo tersebut tidak menegaskan jenis angkutan taksi yang dimaksud, tanpa menjustifikasi legitimasi keberadaan taksi aplikasi berbasis teknologi, sehingga rumusan norma tersebut mengandung ketidakpastian hukum. Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 151 huruf A Undang-Undang LLAJ bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

 

Lalu, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Ahli dari Pemerintah yang dimulai oleh Bapak Refly Harun. Dalam Praktiknya, Mahkamah sebagai penafsir konstitusi telah berkali-kali menambahkan norma baru (positive legislator) dengan rumusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) atau pun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) yang mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu norma Undang-Undang untuk dapat dikatakan konstitutional.

 

Rumusan penggunaan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat tersebut dilakukan Mahkamah dengan pertimbangan bahwa ketiadaan pengaturan tersebut telah memunculkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty). Yang berarti bahwa apabila ketiadaan aturan tersebut tidak memunculkan kondisi yang bertentangan dengan UUD 1945, maka tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk memunculka norma baru, terlebih lagi norma lama yang tidak dapat dikatakan bertentangan dengan UUD 1945, namun hanya dipandang tidak lengkap.

 

Menurut Pak Refly, meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam UU LLAJ, taksi berbasis online atau teknologi ini sesungguhnya telah diakomodasi dalam aturan pelaksanaan Undang-Undang. Apabila suatu saat taksi berbasis teknologi atau online ini ingin disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang, maka dapat dilakukan dengan merivisi UU LLAJ yang merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang dalam hal ini adalah DPR dan Pemerintah.

 

Keterangan ahli selanjutnya disampaikan oleh Bapak Nurhasan Ismail sebagai Ahli dari Pemerintah. Bapak Nurhasan mengatakan bahwa pilihan angkutan umum dalam Pasal 142 maupun Pasal 151 bersifat limitatif. Hal tersebut karena Undang-Undang LLAJ tidak menganut nilai-nilai liberalisme, namun sebaliknya yaitu menganut suatu bentuk adanya intervensi dari negara untuk mengatur pilihan-pilihan yang terbatas.

 

Menurut Bapak Nurhasan, istilah aplikasi berbasis terknologi sebenarnya dapat dikatakan hanya sebagai sebuah cara dalam memperoleh angkutan tersebut. Sama halnya dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi, dengan menelepon untuk memesan sebuah angkutan umum kita sama-sama dapat memperoleh angkutan umum. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa Pasal 151 tidak menutup adanya pihak yang kemudian memulai usaha dibidang angkutan umum. Namun hal tersebut harus dibatasi dengan konsep-konsep yang ada dalam Pasal 151, termasuk pengemudi wajib memiliki kompetensi mengemudi angkutan umum dalam konteks ini yaitu kepemilikan SIM.

 

Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada Rabu (07/02) mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan dari DPR, Pihak Terkait, dan Akli dari Pihak Terkait.