Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I menyelanggarakan rapat pleno awal Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan No. 18 Tahun 2016 mengenai Perangkat Daerah pada (24/01) pukul 13.30 di Ruang Rapat Legiprudensi Gedung Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.

 

 

Rapat yang dipimpin oleh JFT Utama Ditjen PP, Bapak Dr. Nasrudin, S.H., M.M., dihadiri oleh pejabat perwakilan dari Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kemenpan, Kejaksaan, KPK, Kemenhum, BKN, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

 

Dalam rapat tersebut terdapat beberapa pembahasan penting seperti, RPP ini dimaksudkan untuk mengubah ketentuan mengenai PP No. 18 Tahun 2017 dalam rangka penguatan Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain melalui peningkatan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan pengawasan internail. Selain itu, RPP ini telah mendapatkan izin prakarsa dari presiden.

 

Dari rapat ini terdapat kesimpulan sementara yaitu ketentuan peningkatan eselonisasi Inspektur Daerah Provinsi menjadi jabatan eselon IB atau jabatan pimpinan tingkat madya serta Inspektur Daerah Kabupaten/Kota menjadi jabatan eselon IIA atau jabatan pimpinan tinggi pertama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada daerah melalui Sekretaris Daerah dapat dimaknai dalam administrasi, keuangan dan kepegawaian. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas pengawasan internal tidak melalui Sekretaris Daerah.

 

Kementerian Hukum akan mengirimkan surat kepada Kemenpan dan Kemenkeu untuk meminta tanggapan secara resmi mengenai substansi RPP tersebut.