Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Pengharmonisasian RPP mengenai Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana yang dimohonkan oleh Menteri Perhubungan pada 17 November 2017 lalu kembali dilanjutkan pada (25/01) di Ruang Rapat Moeljatno, Gedung Sekretariat Jenderal kementerian Hukum dan HAM.

 

Rapat yang dihadiri oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenpan, Mahkamah Pelayaran, Sekretariat Kabinet, dan Sekretariat Negara ini membahas mengenai tanggapan Kemenpan dan Kemenkeu terkait dengan substansi status anggota Mahkamah Pelayaran, usia pensiun, hak keuangan, serta sistematika RPP.

 

Dalam rapat tersebut Kemenpan memberikan pendapat apabila terdapat surat Menpan yang menyatakan bahwa hakim tidak termasuk kedalam pegawai ASN maka harus dicek terlebih dahulu apakah dapat masuk dalam rumpun fungsional ahli utama. Selain itu, dibutuhkannya koordinasi dengan BKN mengenai batas usia. Kemenpan juga menyatakan bahwa perlu untuk melihat sejalan atau tidaknya apabila penetapan usia pensiun 65 tahun jika dikaitkan dengan melihat analisis jabatannya.

 

Sekretariat Kabinet melontarkan beberapa pertanyaan seperti mengenai bagaimana pengharmonisasian apabila terjadi kecelakaan kapal nelayan, dan apakah dapat diakomodir dalam RPP ini. Lalu, bagaimana kedudukan syahbandar pada pelabuhan perikanan dengan RPP ini. Dan bagaimana peraturan mengenai siapa yang akan melapor apabila nahkoda dan anak buah kapal dalam kondisi tewas.

 

Selanjutnya, Sekretariat Negara menambahkan pertanyaan mengenai darimana mekanisme “melaporkan” harus menjadi dasar pemeriksaan pendahuluan. Karena melihat Pasal 220 yang menyatakan bahwa pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh syahbandar tanpa menegaskan perlunya laporan, sedangkan laporan pada Pasal 211 ditegaskan untuk kecelakaan yang terjadi di luar perairan Indonesia. Sekretariat Negara menyatakan bahwa Bab III RPP, Pasal 15 s/d 17 terkesan berbelit-belit.

 

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa Pasal 244 mengenai keadaan bahaya harus diatur sebagai informasi pada saat pemerikasaan pendahuluan.  Rekomendasi Mahkamah Pelayaran bukan merupakan putusan dan akan tetap dibuka ruang bagi menteri untuk dapat membuat putusan lain.

 

Kementerian Hukum dan HAM pun angkat bicara dengan menanyakan urgensi pengaturan pelaporan dalam RPP ini. Kemenkumham mengusulkan untuk membagi sistematika RPP ke dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan, serta Mahkamah Pelayaran saja sehingga komposisi drafting dan substansi dapat dikelompokan dan mengalir. Kemenkumham juga menanggapi pertanyaan dari Sekretariat Kabinet mengenai posisi syahbandar dengan menyatakan bahwa syahbandar perikanan tidak terkait dalam RPP ini melainkan diatur dalam rezim UU Perikanan dan Pelabuhan Perikanan.

 

Rapat pengharmonisasian RPP ini selanjutnya akan diagendakan untuk mengundang kembali BKN, Kemenpan dan juga Kemenkeu.