Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Pengesahan Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Papua Nugini mengenai Pengaturan-pengaturan Perbatasan (Basic Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua new Guinea on Border Arrangements) telah dilaksanakan dalam rapat pleno Harmonisasi Rperpres pada Rabu (24/1) di Ruang Rapat Legiprudensi Gedung Direktorat Jenderal PP, Kementerian Hukum dan HAM RI. Rapat tersebut dipimpin oleh Karjono, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I.

 

 

Rapat yang dihadiri oleh sejumlah pejabat perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri hingga Kepala Dinas Pengelola Perbatasan Provinsi Papua ini mendiskusikan dan membahas mengenai Rperpres yang disebut sangat diperlukan karena menjadi dasar hukum pengesahan Basic Agreement (BA) 2013 atau Persetujuan Dasar Pengaturan-Pengaturan Perbatasan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini. Selain itu, Persetujuan Dasar ini juga merupakan payung hukum bagi kerjasama Pengelolaan Perbatasan RI-PNG yang ditandatangani pertama kali pada tahun 1979 yang kemudian diperpanjang pada tahun 1984, 1990, 2003, dan 2013.

 

Seluruh perwakilan kementerian/lembaga yang hadir dalam rapat tersebut sepakat mendukung untuk segera ditetapkannya Rperpres ini dengan disempurnakan rumusannya menjadi menambahkan satu poin landasan yuridis yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Selain itu, pada bagian dasar hukum menjadi Pasal 4 ayat (1) UUD negara RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

 

Dari rapat ini disimpulkan bahwa proses pengharmonisasian atas Rperpres telah selesai dan akan segara dikirimkan surat selesai harmonisasi ke kementerian Dalam Negeri selaku pemrakarsa.