Berita/Kegiatan DJPP

Mahkamah Konstitusi (18/01) menggelar Sidang Uji Materi Pasal 80A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon.

  

Sidang lanjutan yang dipimpin oleh Hakim Arif Hidayat beserta delapan hakim konstitusi lainnya ini, dihadiri oleh Pihak pemerintah diwakili Widodo Sigit Pudjianto, La Ode Ahmad, Johannes Tanak, Ninik Hariwanti Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan dan Purwoko Kasubdit Polhukam Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan. Sementara dari pemohon perkara Nomor 94/PUU-XV/2017 ini dihadiri oleh Muhammad Hafidz dan kuasa hukumnya Muhammad sahal.

 

Fatkhul Muin, ahli dari pihak pemohon menyampaikan keberatan dengan isi dari Pasal 80A mengenai pencabutan status badan hukum ormas dengan alasan dapat memberikan pengaruh terhadap kebebasan berserikat setiap warga Negara dan menunjukan bahwa Negara kehilangan identitas sebagai Negara demokrasi yang berdasarkan hukum dimana nilai-nilai hak asasi manusia merupakan salah satu yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan pemerintahan Negara.

 

Lebih lanjut, Fatkhul mengatakan bahwa negara memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi administratif, selama hak tersebut tidak bertentangan dengan falsafah bangsa. Namun, prosesnya harus tetap melalui peradilan, sebelum melakukan pencabutan atau pembubaran.

 

Selasai mendengarkan keterangan ahli pemohon, Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada para hakim untuk menyampaikan tanggapan dari keterangan ahli pemohon. Saldi Isra mengusulkan ketika Ormas tertentu bermasalah maka pilihannya yaitu pembekuan dan pembekuan tersebut yang kemudian di bawa ke proses hukum. Berbeda dengan Saldi Isra, Suhartoyo berpendapat bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul itu sendiri tidak terhalangi dengan adanya pencabutan status badan hukum itu, karena secara substansi bahwa anggota dari badan hukum yang dibubarkan secara physically masih berkumpul hanya tidak menggunakan nomenklatur dari badan hukum.

 

Merespon sejumlah pertanyaan hakim, Fatkhul muin setuju dengan Sadli Isra bahwa pembekuan Ormas nantinya bisa menjadi jalan tengah dalam proses lebih lanjut. Dalam konteks kemerdekaan berserikat dalam Negara kita maka pemerintah memang wajib ikut serta. Akan tetapi dalam konteks pencabutan izin dan pembubaran Ormas dalam Pasal 80A Fatkhul muin menghendaki adanya prosedur dan ketika suatu Ormas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Ormas tersebut harus keluar dari NKRI.

 

Sidang akan kembali digelar pada (24/1) dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemerintah.