Berita/Kegiatan DJPP

Pemerintah melangsungkan rapat pembahasan RUU KUHP dengan menghasilkan sejumlah kesepakatan antara lain, Pasal 271 ayat (2), diusulkan untuk menghapus kata “pembuat”, karena tidak konsisten dengan Pasal 271 ayat (1) yang menyebutkan “setiap orang”. Selain itu kata “pembuat” tidak berdiri sendiri di dalam KUHP yang berlaku, kalaupun ada selalu dibarengi dengan kata “pembantuan”.

 

Rencana penghapusan kata “pembuat” juga dikomentari oleh Suhadi (IKAHI), ia berpendapat, bahwa, apabila kata “pembuat” dihapus maka tidak akan terlihat subjek hukumnya. Sehingga disarankan kata “setiap orang” tetap ada. Kelanjutan dari diskusi kata “pembuat” yang akan digunakan dalam Pasal 271 ayat (2), diputus untuk dipending sampai menunggu masukan dari Prof.Muladi.

 

Sebelum pembahasan berakhir pada siang hari, sempat dilakukan penyisiran sejumlah Pasal antara lain Pasal 384 dan Pasal 219.

 

Rapat RUU KUHP tersebut dilangsungkan pada Rabu (10/1/2018) di Ruang Rapat 553 Lt. 5 Gedung Setjen Kemenkumham dengan dipimpin Enny Nurbaningsih Kepala BPHN. Serta dihadiri Dr.Suhadi dari IKAHI, Perwakilan dari Bareskrim, Perwakilan dari Kejaksaan, Perwakilan dari Tenaga Ahli Komisi III DPR RI dan Subdit Pembahasan RUU.