Berita/Kegiatan DJPP

Pemerintah menyelenggarakan rapat internal RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kamis (21/12) di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta. Dipimpin Enny Nurbaningsih Kepala BPHN rapat dihadiri Y. Ambeg Paramarta, Brigjen Pol. Eddy Hartono dan Brigjen Pol. Marthinus Hukom dari BNPT, Dhahana Putra, perwakilan dari BIN, Perwakilan dari TNI, Perwakilan dari Divisi Hukum Polri, Perwakilan dari Kemhan, Perwakilan dari Kemenkopolhukam, Perwakilan dari Kemenlu. Hadir pula beberapa tenaga ahli dalam rapat seperti Muladi, Harkristuti Harkrisnowo, dan Suhariyono.

 

Mengkaji usulan TA (Tenaga Ahli) Pansus DPR menjadi agenda pemerintah untuk penyempurnaan RUU Pemberantasasan Tindak Pidana Terorisme. Masukan dari TA DPR ini dikemas berupa tabel sandingan antara RUU existing dengan RUU hasil pembahasan panja, catatan panja dan usulan TA pansus. Selain itu, pemerintah mengagendakan juga untuk membahas judul RUU, kelanjutan perumusan kelembagaan dan keterlibatan serta peran TNI dalam pemberantasan Tindak pidana terorisme.

 

Rekomendasi pun diusulkan oleh Muladi untuk merevisi judul RUU ini. Menurutnya, istilah "penanggulangan" lebih tepat daripada istilah "pemberantasan" terorisme. Lebih lanjut Muladi menyampaikan, secara konseptual perubahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena istilah politik kriminal berupa usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan mencakup langkah-langkah represif melalui penegakan hukum, di samping langkah-langkah preventif.

 

Menanggapi usulan perubahan judul RUU, pemerintah mengingatkan bahwa jika ini dilakukan akan mempengaruhi seluruh materi muatan yang telah disusun, menurut UU 12/2011 hal tersebut sudah penggantian bukan lagi perubahan atau revisi, bahkan mengingat 50% lebih materi muatan RUU diubah, RUU ini harus ditarik dari pembahasan serta harus diajukan lagi dalam prolegnas.

 

Pembahasan berlanjut dengan merumuskan kembali Pasal 43H khususnya ayat (1) frasa "Peran TNI" diganti dengan "Tugas TNI". Pemerintah bersama TNI dan POLRI sepakat masing-masing merumuskan penjelasan frasa "aksi Terorisme" pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Tim Pemerintah paling lambat (28/12/17).