Berita/Kegiatan DJPP

Pemerintah kembali melanjutkan Rapat Internal KUHP di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Senin-Selasa (18-19/12/2017). Hadir dalam rapat kali ini Y Ambeg Paramarta dan Agus Hariadi Staff Ahli Menteri Hukum dan HAM; Mualimin Abdi Direktur Jenderal HAM; Perwakilan dari Biro Hukum Kejaksaan; Perwakilan dari Bareskrim dan Divkum POLRI; dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI. Juga hadir tenaga ahli pusat lainnya seperti Wisnu Sasangka ahli bahasa, Suhariyono, dan Surastini, serta tenaga ahli daerah seperti Mudzakir, dan Hanafi Amrani.

 

Rapat pembahasan lanjutan yang dipimpin oleh Enny Nurbaningsih, Kepala BPHN, kali ini menyisir Pasal demi Pasal Buku II RUU KUHP dan melanjutkan pembahasan RUU KUHP mengenai Rumusan Tindak Pidana Khusus, Pola Pemidanaan dan Ketentuan Peralihan bersama para Tenaga Ahli dan Aparat Penegak Hukum sebagaimana telah disepakati oleh Tim Pemerintah pada penutupan rapat konsinyering RUU KUHP internal pemerintah di hotel Sari Pan Pacific, Senin s.d. Rabu (11-13/12) yang lalu.

 

Selain itu, rapat bergulir dangan membahas kajian Dr. Hanafi terkait BAB XXX tentang Tindak Pidana terhadap Kepercayaan Menjalankan Usaha, BAB XXXI tentang Tindak Pidana Penghancuran atau Perusakan Bareng, dan BAB XXXII tentang Tindak Pidana Jabatan.

 

Materi bahasan Tindak Pidana Jabatan adalah melanjutkan melakukan perbaikan rumusan Bahasa dan kalimat terkait Bab Kejahatan Terhadap Jabatan. Sejumlah hal yang mendasar dibicarakan mengenai definisi pejabat, urgensi aturan mengenai pejabat yang berada di kantor pos atau kantor telegram yang melakukan Tindak Pidana baik pengrusakan atau menghambat proses pos dan telegram dimana yang saat ini kegatan pos dan telegram dilakukan oleh pihak swasta

 

Pejabat dalam perkawinan pun dapat dijatuhi sanksi pidana jika melangsungkan perkawinan padahal terdapat halangan dalam melakukan pernikahan tersebut.