Berita/Kegiatan DJPP

Lanjutan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dilakukan melalui Rapat Tim Kecil yangdipimpin oleh Kasubdit HPP Indag Ristek dan dihadiri oleh Bapeten selaku pemrakarsa, PP INSW Kementerian Keuangan, Setneg, dan BATAN, Selasa (12/12/2017).

 

Rapat mengagendakan pembahasan Lampiran RPerpres Jakstranas yang terdiri atas 12 bidang, yaitu bidang kesehatan; lingkungan hidup dan kehutanan; energi dan sumber daya mineral radioaktif; industri nuklir; mutu dan kelembagaan; kesiapsiagaan dan kedaruratan nuklir; perdagangan; transportasi; pangan; pertanian; sumber daya manusia; dan bidang pengelolaan limbah radioaktif.

 

Kementerian/LPNK memberikan beberapa masukan mengenai penyempurnaan rencana program, target output pada periode tertentu, serta penetapan K/L sebagai sektor utama maupun sektor penunjang.

 

BATAN mengusulkan perlu dicermati kembali pencantuman istilah Naturally Occuring Radioactive Material (NORM) dan Technologically Enhanced Naturally Occuring Radioactive Material (TENORM) karena secara ilmiah tidak digunakan lagi istilah TENORM.

 

Pengelola Portal Indonesia Nasional Single Window (PPINSW) Kemenkeu memberikan usulan penyempurnaan rumusan Rencana Program mengenai peningkatan penerapan, aksesibilitas, dan ketersediaan sistem Indonesia National Single Window(INSW).

 

Kementerian Sekretariat Negara mengusulkan agar semua rencana program terkait pembentukan forum komunikasi periodik antar kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam semua bidang kebijakan strategi nasional keselamatan nuklir dan radiasi dilakukan sejak periode awal yaitu pada periode tahun 2018-2023.

 

Selanjutnya hasil rapat akan ditindak lanjuti dengan penghalusan rumusan Lampiran. Diharapkan Rancangan bisa segera disampaikan kembali kepada Pemrakarsa.