Berita/Kegiatan DJPP

(11/12). Rapat Pleno pengharmonisasian Rancangan Peraturan Presiden tentang Audit Teknologi belum dapat menyepakati beberapa rumusan ketentuan pasalnya. Hal tersebut dikarenakan tiga kementerian yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika belum satu persepsi sehingga belum dapat menerima rumusan beberapa pasal.

 

Rapat Pleno kali ini melanjutkan pembahasan usulan Kementerian Perindustrian (Surat Kapuslitbang Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual Nomor 509/BPPI.2/11/2017 tanggal 30 Nov 2017), usulan Kementerian Pertahanan (Surat Dirjen. Potensi Pertahanan Nomor B/158/IX/2017/DJPOT tanggal 29 Sept 2017), dan usulan Kementerian Komunikasi dan informatika terkait substansi RPerpres.

 

Kemenperin melalui Surat Kapuslitbang Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual Nomor 509/BPPI.2/11/2017 tanggal 30 Nov 2017 mengusulkan sejumlah hal terkait, pertama, lingkup pengaturan penyusunan RPerpres tentang Audit Teknologi sebaiknya hanya terbatas pada  penguatan kemampuan audit teknologi dalam rangka mendukung pelaksanaan penerapan Standard Nasional Indonesia (SNI) dan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Kedua, menghapus rumusan Pasal 3 ayat (2) huruf a s.d c terkait tugas Menristekdikti dalam Audit Teknologi karena Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi hanya bertugas dalam melakukan koordinasi dan pembinaan sistem audit teknologi nasional yang meliputi pembinaan lembaga pelaksana audit, akreditasi lembaga pelaksana, pengembangan kompetensi auditor, dan sertifikasi auditor. Ketiga, kelembagaan tugas dan fungsi, peran, keanggotaan, dan kedudukan Forum Audit Teknologi perlu dijelaskan dalam batang tubuh RPerpres.

 

Sementara itu, Kementerian Pertahanan melalui Surat Dirjen. Potensi Pertahanan Nomor B/158/IX/2017/DJPOT tanggal 29 Sept 2017 menyampaikan usulan bahwa Teknologi yang berhubungan dengan alat dan peralatan pertahanan & keamanan (Alpalhankam) yang bersifat strategis dan rahasia merupakan objek audit yang dikecualikan dalam Peraturan Presiden ini sehingga perlu ditambahkan 2 (dua) ayat baru dalam Pasal 6 terkait pengecualian tersebut. Sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyampaikan usulan terkait teknologi di bidang telekomunikasi dan informasi agar dikecualikan dari ketentuan Rperpres ini karena sudah mempunyai standar, kriteria, dan mekanisme tersendiri.

 

Menanggapi usulan tersebut, Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti menyampaikan bahwa apa yang diusulkan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dibahas sejak tahap penyusunan di Panitia Antarkementerian dan telah disepakati konsep RPerpres ini. Tidak perlu ada kekhawatiran dari kementerian/lembaga sektoral terkait penetapan serta mekanisme pelaksanaan Audit Teknologi wajib. Penetapan objek audit teknologi wajib oleh Menristekdikti didasarkan atas usulan kementerian/lembaga terkait yang dibahas dalam forum Audit Teknologi untuk ditetapkan menjadi agenda tahunan Audit Teknologi wajib. Pelaksanaan Audit Teknologi wajib juga didasarkan atas mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan sektoral yang sudah ada sebelum berlakunya RPerpres ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Rperpres. Terkait audit teknologi di bidang hankam tetap akan dijaga sifat kerahasiaannya, namun tidak dapat dikecualikan dari ketentuan Rperpres ini.

 

Terkait pengaturan mengenai fungsi, keanggotaan, & mekanisme forum audit teknologi, sesuai masukan KemenpanRB tidak perlu dirumuskan dalam RPerpres ini karena akan terlihat seperti ada pembentukan suatu lembaga baru.

 

Kementerian Hukum dan HAM sendiri berpandangan bahwa usulan-usulan tersebut sebenarnya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah terakomodir dengan adanya ketentuan Pasal 31 Rprepres yang menyatakan bahwa pelaksanaan Audit Teknologi atau sebutan lainnya yang terkait dengan Teknologi yang sudah diatur sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, Rperpres ini hanya akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan audit teknologi yang selama ini sudah dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing sektor dan Menristekdikti mempunyai kewenangan untuk mengoordinasikan Audit Teknologi secara nasional.

 

Dalam perkembangan diskusi, kementerian-kementerian yang menyampaikan usulan tersebut tetap belum dapat menyepakati konsep RPerpres ini dan tetap menginginkan usulannya diakomodir. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan agar usulan tersebut perlu dibahas dalam rapat tingkat Pimpinan Tinggi Madya agar efektif dapat mengambilan keputusan.

 

Rapat Pleno Pengharmonisasian RPerpres tentang Audit Teknologi dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Yunan Hilmy, dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Ristekdikti; Kementerian PAN dan RB; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pertahanan; Kementerian Perindustrian; Kementerian  BUMN; Kementerian Pertanian; BPPT; BSN; BATAN; Bapeten; LIPI; KNKT; dan Kementerian Hukum dan HAM.