Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum dan HAM, pada Kamis (7/12) menyelenggarakan rapat pleno Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pengalihan Saham dan Batasan Luasan Lahan Dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

 

Rapat dipimpin oleh Bapak Yunan Hilmy, SH, MH selaku Direktur Harmonisasi II bertempat di Ruang Rapat Legiprudensi dan dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sebagai pemrakarsa; Sekretaris Kabinet; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan Kementerian Hukum dan HAM.

 

Rperpres disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26A ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan h diatur dengan Peraturan Presiden”.

 

Sejumlah isu krusial pun disepakati dalam rapat antara lain, pertama, Penanam modal asing yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya wajib melakukan pengalihan saham kepada peserta Indonesia paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya izin/tanda daftar usaha.

 

Kedua, pulau kecil yang akan dimanfaatkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau dikuasai langsung oleh Negara dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau dikuasai oleh penanam modal asing yang mana 30% (tiga puluh persen) dari luasan lahan yang dikuasai untuk ruang terbuka hijau.

 

Mengenai pengawasan pelaksanaan batasan lahan selain dilakukan oleh Menteri KKP juga oleh Menteri ATR berdasarkan masing-masing kewenangannya. Selanjutnya, materi muatan perlu dipastikan kembali dalam Peraturan Menteri sebagai aturan pelaksanaan dari RPerpres ini.

 

Pandangan dan masukan dari hasil pleno ini akan ditindaklanjuti dengan rapat tim kecil untuk menuangkannya dalam rumusan pasal.