Berita/Kegiatan DJPP

Rabu (29/11/2017) - Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan berhasil diselesaikan. Hal ini ditandai disepakatinya 2 (dua) ketentuan pasal yang menjadi pending matters pengharmonisasian disepakati rumusannya. Dua ketentuan tersebut adalah Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55. Pasal 54 ayat (1) mengatur: Persyaratan kompetensi pengawas Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) ditetapkan oleh Bepala Badan.

 

 

Menurut Kementetian Kesehatan Pasal 54 ayat (1) rumusannya bisa tetap asal yang menjadi pengacuan pasal yaitu pasal 50 ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus. Kemenkes beralasan ketetapan menjadi sanitarian  sudah ada oleh karena itu apakah perlu ketetapan pengawasan pangan oleh BPOM?

 

Menurut BPOM pengawas pangan dengan sanitarian itu  tidak sama oleh karena itu perlu ketetapan pengawas pangan.

 

Kemenkumham mengingatkan, untuk RPP ini sudah disepakati bahwa kewenangan dipisah pisah antara pangan olahan industri, pangan gizi dan siap saji. Oleh karena itu sebaiknya sanitarian dan pengawas pangan masing-masing berdiri sendiri. Dalam hal melaksanakan pengawasan untuk siap saji dilakukan secara bersama.

 

Rapat kemudian menyepakati Pasal 50 ayat (4) dihapus dan dibuat ayat baru pada ayat (5) berbunyi: Sanitarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tenaga kesehatan.  Sedangkan pada ayat (6) frasa “ayat (3)” dihapus.

 

Dengan demikian sebagai konsekuensi di atas, pada Pasal 45 ayat (4) ditambahkan frasa “Kepala Badan.”

 

Sedangkan Pasal 55 disepakati memasukkan rumusan usulan Kemenkes yaitu menambahkan frasa “menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan”. Dengan demikian Menteri Kesehatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dapat mengumumkan hasil pengawasan produk Pangan melalui media masa. Terhadap hal ini BPOM tidak berkeberatan.

 

Pimpinan Rapat, Yunan Hilmy, Direktur Harmonisasi PP II, pada penutupannya menyatakan bahwa   RPP tentang Keamanan Pangan telah selesai diharmonisasi dan akan disampsikan surat penyelesaian harmonisasi dari Menkumham ke pemrakarsa.

 

Rapat Pengharmonisasian  dihadiri oleh Kementerian: Kesehatan, Koordinator Bidang Perekonomian, BPHN Kemenkumham, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.