Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta, 24 Nopember 2017.  Mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) merupakan pergerakan ulang-alik harian, pada sisi lain pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah pergerakan kendaraan bermotor terus meningkat. Hal tersebut telah berkontribusi timbulnya berbagai masalah antara lain kemacetan, polusi, biaya tinggi, tingkat kecelakaan. Oleh karena itu diperlukan layanan angkutan massal yang terintegrasi baik antar moda maupun antar wilayah yang tertuang di dalam Rencana Induk Transportasi.

 

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Perhubungan mengambil prakarsa untuk menyusun pengaturan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek dalam sebuah Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (RITJ). Rancangan Perpres RITJ tersebut telah dimintakan pengharmonisasiannya kepada Menteri Hukum dan HAM.

 

Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Perataturan Perundang-Undangan pada hari Kamis, 23 Nov 2017 telah menindaklanjuti permohonan Kementerian Perhubungan tersebut dengan dilaksanakannya rapat pleno pengharmonisasian RPerpres RITJ yang dipimpin oleh Yunan Hilmy, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II. Rapat Pleno dihadiri oleh perwakilan kementerian: Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappenas, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Keuangan, dan Dinas Pemprov DKI Jakarta.

RITJ ditetapkan untuk jangka waktu 2017-2029 dan memuat visi – misi dan kebijakan transportasi Jabodetabek serta strategi dan program. RITJ diharapkan dapat  menjadi Pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya Jabodetabek dalam perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi di wilayah Jabodetabek.

 

RITJ mencakup sembilan Pilar Kebijakan yaitu: (1) Keselamatan dan Keamanan Transportasi, (2) Jaringan Prasarana, (3) Sistem Transportasi Berbasis Jalan, (4) Sistem Transportasi Berbasis Rel, (5) Sistem Transportasi Terintegrasi, (6) Kinerja Lalu Lintas/MRLL (7) Sistem Pembiayaan, (8) Keterpaduan Transportasi dan Tata Ruang, dan (9) Transportasi Ramah Lingkungan.

 

Rapat harmonisasi tersebut telah membahas baik rancangan maupun Lampiran RITJ dan mencatat beberapa masukan sebagai berikut:

 

Kementerian Keuangan memberikan masukan dan pandangan:  (a) mengubah kata “pembiayaan” menjadi “pendanaan”. Istilah ini lebih tepat mengingat definisi pembiayaan sudah fix yakni penerimaan yang harus dibayarkan kembali sedangkan dalam RPerpres yang dimaksud adalah sumber keuangan; (b) Pasal 5 menteri yang dimaksud apakah hanya dibatasi menteri perhubungan saja (M besar) mengingat dalam Lampiran hal 16 terdapat penerapan konsep kerjasama pemerintah dengan badan usaha/KPBU; (c) Pasal 5 ayat (3) yang dimaksud dengan bantuan subsidi seperti apa (rapat memutuskan untuk memasukan rumusan yang lebih luas yang dapat mengakomodir seluruhnya yaitu dukungan, subsidi, bantuan, hibah; (d) Pasal 6 menyebutkan kemudahan perpajakan dan kepabeanan namun belum tergambarkan di dalam Lampiran; (e) Pasal 9 terkait pemanfaatan aset merupakan tusi DJKN sehinga perlu dikonfirmasi kmbali, namun istilah aset tidak dikenal jika terkait kementerian/pemerintah maka dinamakan barang milik negara/ daerah; (f) evaluasi dalam pasal 13 apakah tidak terlalu lama dilakukan dalam 5 tahun; dan (g) skema keuangan selain PSO juga terdapat DAK, apakah sudah ada usulan yang spesifik;

 

Kementerian Pekerjaan Umum mencermati: (a) apakah evaluasi dilakukan pemda dan dikoordinasikan oleh menteri atau seperti apa; (b) dalam matrik tanggung jawab di lampiran diusulkan menjadi tanggung jawab BPTJ bukan BUTJ; (c) Pasal 7 rumusan izin pemanfaatan ruang diubah menjadi izin pemanfaatan bagian-bagian jalan; (d) di Ditjen Sumber Daya Air tidak mengenal izin pemanfaatan ruang namun dikenal izin pengusahaan SDA dan izin penggunaaan SDA.

 

Bappenas mencermati terkait dengan: (a) pasal 5 ayat (2) menteri yang dimaksud dalam RPerpres apakah hanya menteri perhubungan atau juga yg lain karena Bappenas mempunyai direktorat transportasi juga; (b) Pasal 10, apa yang dimaksud dengan ‘pola transportasi’ dan ‘perkembangan teknologi’?

 

Setkab menyampaikan agar definisi BPTJ disesuaikan dengan Perpres No 103 Tahun 2015 tentang pembentukan BPTJ.

Setneg mengusulkan agar definisi pemerintah daerah dibatasi hanya pemda jabodetabek saja.

 

Dinas Perhubungan Pemprov. DKI menginfokan bahwa selama ini bentuk bantuan keuangan yang diberikan oleh pemprov DKI kepada daerah sekitar berupa hibah.

 

Ditjen Peraturan Perundang-Undangan memberi masukan konsistensi rumusan dalam  lampiran antara strategi dan program, dan terkait perairan daratan perlu lebih dielaborasi contohnya dalam lampiran.