Berita/Kegiatan DJPP

Bertempat di Ruang Rapat 552 Lt. 5 Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM bersama perwakilan Kemen PAN RB, dan perwakilan Kemenkeu mengadakan Rapat Koordinasi pelaksanaan harmonisasi RPP Perubahan PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Rabu (22/11/2017).

 

 

Pada saat rapat berlangsung, surat izin prakarsa yang diajukan Kemenpan kepada Presiden melalui Kemensetneg pada tanggal 29/09/2017 nomor B/276/M.SM.04.00/2017 belum turun, sehingga proses harmonisasi tidak dapat dilanjutkan.

 

Kementerian Keuangan berpendapat supaya tidak memakan waktu lama, draft tetap di Kemenkumham hingga turun surat izin prakarsa, karena dari sisi anggaran sudah dicadangkan untuk kenaikan iuran, dan anggaran tersebut tidak dapat digunakan lagi tahun depan. Namun Kemenkumhan mempertanyakan sampai kapan harus menunggu, mengingat akhir Desember ada laporan akhir tahun 'tutup buku' tugas harmonisasi. Kemen PAN RB meminta Kemenkumham untuk membuat surat yang menerangkan belum bisa dibahasnya RPP, yang ditujukan kepada Menteri PAN RB.