Berita/Kegiatan DJPP

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktur Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi, Direktur Perancangan Dhahana Putra, dan Subdit. Pembahasan menghadiri Rapat Panja RUU Kepalangmerahan di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Kamis (23/11/2017).

 

Selain Kemenkumham, unsur pemerintah lainnya yang hadir dalam rapat diantaranya Staf Ahli Menkes RI, Rapiuddin Hamarung dari PMI, Perwakilan dari Kemenhan RI, serta Perwakilan dari Kemenlu RI. Rapat yang berlangsung pukul 14.00 dan dipimpin Syaiful Bachri dari Fraksi Partai Golkar turut dihadiri fraksi-fraksi lainnya, seperti F-PDIP, F-PPP, F-PKS, F-Demokrat, F-Gerindra, F-PAN.

 

Melanjutkan pembahasan Pasal demi Pasal RUU Kepalangmerahan yang telah disepakati Panja pada 25/10 dan 22/11 sebelumnya, pada kesempatan kali ini rapat membahas Pasal 22, Pemerintah telah merumuskan ulang pasal 22 mengenai tugas PMI.

 

Untuk Pasal 23 hingga Pasal 32 telah disetujui oleh Panja melalui beberapa catatan, pertama, Frasa "Ketua Umum PMI" diganti dengan Frasa "Pengurus Pusat PMI" dalam Pasal 25. Kedua, Terkait pendanaan PMI, dalam Pasal 30, Pemerintah Dan DPR setuju kata "dapat" pada ayat (2) tetap dipertahankan. Dan terakhir, dalam Pasal 32 perlu diberi penjelasan terhadap kata "masyarakat" sehingga aspirasi Fraksi PKS agar "organisasi kemanusiaan lain yang telah terdaftar resmi di kementerian/lembaga pemerintah" tertampung dalam Pasal ini.