Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (HPP) II kembali berhasil menyelesaikan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). RPP yang berhasi diselesaikan kali ini tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry pada Rabu (8/11/2017).

 

RPP ini bertujuan untuk menetapkan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) yang berasal dari Kementerian Perhubungan yang saat ini berada pada PT ASDP Indonesia Ferry agar dialihkan sebagai tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT ASDP Indonesia Ferry.

 

NIlai BPYBDS sebesar Rp. 868.238.877.777,00 terdiri dari 15 (lima belas) kapal motor penyeberangan (KMP), 2 (dua) dermaga penyeberangan, dan 1 (satu) unit lampu pelabuhan. BPYBDS tersebut bersumber dari DIPA Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2003, 2004, 2005, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015.

 

Rapat menyepakati beberapa hal antara lain penyebutan rincian barang khususnya KMP dalam Lampiran cukup dengan penamaan pada kapal, tanpa menyebutkan jenis kapal maupun rute lintasannya sebagaimana tercantum dalam BASTO, hal ini bertujuan untuk mempermudah proses identifikasi oleh pihak terkait. Selain mencatumkan nama kapal, rincian kapal pada Lampiran RPP dilengkapi pula dengan nama satuan kerja yang menangani pembangunan KMP terkait, untuk lebih memperjelas identitas dan asal kapal.

 

Hal lain yang perlu dikoreksi yaitu mengenai beberapa teknik drafting yang masih kurang tepat di dalam RPP. Rapat juga memberikan beberapa catatan terhadap naskah kajian atas PMN PT ASDP Indonesia Ferry yang nantinya akan ditandatangani bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan.

 

Terdapat beberapa catatan tambahan terhadap kajian bersama diantaranya untuk menambahkan foto barang yang diserahterimakan dan koreksi terhadap tahun anggaran reviu BPKP agar disesuaikan dengan BASTO.

 

Penyelesaian pengharmonisasia tersebut dilakukan melalui Rapat yang dipimpin Direktur HPP II, Yunan Hilmy dan dihadiri perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kemensetneg, dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).