Berita/Kegiatan DJPP

Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd telah diselesaikan Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II melalui Rapat Pleno, Rabu (8/11/2017) di Ruang Rapat A Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

 

RPP ini disusun sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (UU APBN Perubahan TA 2017).

 

Dalam postur APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Republik Indonesia dengan persetujuan DPR mengalokasikan anggaran untuk melakukan revitalisasi pada beberapa perusahaan BUMN salah satunya adalah PT Djakarta Lloyd (Persero) melalui penambahan penyertaan modal negara (PMN). Penambahan PMN ini bersifat non tunai yang berasal dari konversi utang Subsidiary Loan Agreement (SLA) yang dikonversi menjadi penyertaan modal negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1264/Eks-SLA-725-SLA-727/DSMI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang berasal dari pengalihan Penerusan Pinjaman Nomor SLA-725/DP3/1993 tanggal 27 September 1993 dan Nomor SLA-727/DP3/1993 tanggal 6 Oktober 1993, dengan nilai sebesar  Rp. 379.318.092.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah).

 

Adapun substansi krusial yang diselaraskan dalam RPP ini adalah besaran nilai PMN, yang diusulkan dalam RPP oleh pemrakarsa sebesar Rp379.318.091.377,75 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh lima sen). Usulan tersebut akhirnya disepakati oleh peserta rapat untuk disesuaikan dengan besaran nilai penambahan PMN dalam UU APBN Perubahan TA 2017 sebesar paling banyak Rp. 379.318.092.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah).

 

Yunan Hilmy, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II menyatakan bahwa penambahan penyertaan modal negara tersebut diproyeksikan dapat memperkuat struktur permodalan yang berdampak pada Debt to Equity Ratio (DER) perusahaan semakin membaik sesuai dengan harapan Pemerintah. Selain itu dengan penyertaan modal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja perseroan secara signifikan.

 

Selanjutnya Rapat pengharmonisasian menghasilkan persetujuan konsepsi dan teknik penyusunan RPP untuk dapat disampaikan kembali RPP dimaksud kepada Kementerian Keuangan sebagai pemrakarsa, dan segera ditindaklanjuti penyampaiannya kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara guna penetapannya.

 

Rapat pleno tersebut dipimpin Yunan Hilmi dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai pihak pemrakarsa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan jajaran Manajemen PT Pelayaran Samudera Djakarta Llyod (Persero).