Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta - Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II menyelenggarakan rapat tim kecil Rancangan Peraturan Presiden tentang Audit Teknologi yang dibuka oleh Yunan Hilmy, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II di Ruang Rapat Legiprudensi Lantai dasar, Gedung Ditjen. PP Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (8/11/2017).

 

Rapat dihadiri oleh Kementerian Ristek Dikti selaku pemrakarsa, serta perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU PR, BAPPETEN, dan BPPT.

 

Rapat tim kecil yang merupakan kelanjutan dari rapat pleno sebelumnya pada 26/10, sampai pada kesepakatan, yang disetujui oleh setiap perwakilan dari kementerian/lembaga adanya audit teknologi, hanya saja, kementerian/lembaga menekankan adanya suatu klausul yang dapat menjembatani kegiatan audit yang selama ini sudah dijalankan oleh masing-masing sektor.

 

Pada kesempatan ini, pemrakarsa juga menyampaikan draft terbaru yang isinya menghapus bab mengenai Komite Audit Teknologi. Setelah Kemenristekdikti berkoordinasi dengan Kemen PAN RB menyepakati untuk tidak perlu membentuk lembaga baru, sebab kewenangan mengaudit berada pada Kemenristek Dikti.

 

Selanjutnya rapat akan dijadwalkan kembali guna menyempurnakan rumusan masukan dari hasil Kemenkominfo dengan Kemen PAN-RB.