Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta (7/11/2017) - Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II kembali melaksanakan pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pibadi dalam rapat Tim Kecil (Timcil) di Ruang Rapat A Lantai 4, Gedung Ditjen. PP Kementerian Hukum dan HAM.

 

Rapat yang buka oleh Edi Subowo, S.H.,M.H. Kasubdit. Harmonisasi Bidang Industri Perdagangan Riset dan Teknologi, dihadiri perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pemrakarsa, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Hukum dan HAM. Agenda pembahasan rapat Timcil kali ini adalah merumuskan hasil rapat Pleno sebelumnya terkait masukan Kementerian Dalam Negeri.

 

Dalam rapat Pleno yang dilaksanakan pada 24 Oktober 2017, Kementerian Dalam Negeri memberikan masukan terkait definisi Pengendali Data Pribadi dalam Pasal 1 angka 3 RUU, yaitu Pengendali Data Pribadi Badan Publik agar diberikan penjelasan yang menyatakan bahwa Badan Publik dikecualikan untuk Badan Publik yang menyelenggarakan Bidang Adminduk.

 

Kementerian Hukum dan HAM berpendapat bahwa tidak perlu diberikan penjelasan mengenai pengecualian badan publik karena sudah diatur dalam Pasal 36 huruf d yaitu pengecualian prinsip-prinsip dan hak-hak Pemilik Data Pribadi dalam hal ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dan untuk mengakomodir masukan tersebut sebagai alternatif solusi diberikan penjelasan dalam Pasal 36 huruf d dengan rumusan yaitu, Yang dimaksud dengan “ditentukan oleh peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.

 

Sementara itu, usulan Kemendagri untuk menambahkan 1 (satu) pasal baru dalam ketentuan penutup, setelah Pasal 61 yang mengatur mengenai pengecualian UU Adminduk untuk menyesuaikan dengan UU ini, disepakati bahwa tidak perlu penambahan Pasal baru mengenai pengecualian karena sudah tertampung dalam Pasal 36 huruf d dan diperjelas dengan usulan penjelasan dalam Pasal 36 huruf d tersebut.

 

Mengenai kelembagaan, sesuai arahan Presiden tidak akan membentuk lembaga baru. Komisi dalam RUU ini merujuk pada komisi yang telah ada yaitu Komisi Informasi Publik (KIP) dengan penambahan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam melaksanakan perlindungan data pribadi. Merujuk pada praktik di beberapa negara, antara lain di Inggris, KIP direncanakan akan direorganisasi soal pelaksanaan ketentuan RUU ini. KIP akan terdiri dari dua kamar untuk melaksanakan 2 fungsi, yaitu fungsi terkait dengan keterbukaan infomasi publik dan fungsi terkait perlindungan data pribadi. Konsep reorganisasi KIP tersebut akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kemenpan-RB.