Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (7/11/ 2017) telah menyelenggarakan Rapat Pleno Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

 

 

Rapat yang dipimpin oleh Yunan Hilmy, selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II ini dihadiri oleh pemrakarsa RPP Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, dan LPEI.

 

RPP ini merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

 

Beberapa hal disepakati dalam rapat antara lain yang pertama, untuk mendukung program eksport nasional dan melaksanakan Penugasan Khusus Pemerintah kepada LPEI, perlu meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan LPEI melalui penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal LPEI atau dikenal pula sebagai Indonesia Eximbank. Kedua, Pelaksanaan PMN dilakukan sesuai dengan alokasi APBN Tahun Anggaran 2017.

 

Kesepakatan ketiga, nilai PMN adalah sebesar Rp3.200.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus miliar rupiah) yang terdiri atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar rupiah) digunakan untuk melaksanakan Penugasan Khusus Pemerintah kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kesepakatan terakhir yaitu perbaikan Kajian PMN sebelum RPP disampaikan ke Presiden guna penetapannya.