Berita/Kegiatan DJPP

Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang permohonan uji materiil Perkara Nomor 54/PUU-XV/2017 pada Selasa (7/11/2017). Sidang dengan agenda pembacaan putusan ini dihadiri oleh pihak Pemerintah yang diwakili oleh Purwoko dan Fitri Nur Astari dari Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

  

Sidang juga dihadiri oleh Suryadharma Ali, Irman Gusman, O.C Kaligis, Barnabas Suebu dan Waryono Karno dan didamping masing-masing tim kuasa hukumnya.

 

Dalam permohonan awalnya, para Pemohon meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945. Apabila pasal tersebut dipandang perlu untuk dipertahankan, maka pemberian remisi itu berlaku umum tanpa diskriminasi sehingga ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh narapidana dengan catatan berkelakuan baik, sudah menjalani 6 bulan masa pidana, tidak dipidana seumur hidup atau ketentuan pidana hukuman mati. 

 

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyampaikan salah satu hak terpidana adalah mendapatkan remisi, namun, tidak serta merta dapat diberikan, Karena itu, dapat dikatakan bahwa hak memperoleh remisi adalah hak yang terbatas, yakni dibatasi oleh syarat dan tatacara tertentu. Hak remisi dapat diperoleh jika syarat dan tata cara dimaksud dipenuhi oleh narapidana. Jika tidak, narapidana tidak akan pernah memperoleh hak tersebut. Sepanjang syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh narapidana maka hak remisi menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

 

Lebih lanjut, Majelis Hakim mengatakan bila ditelaah ketentuan pasal 14 ayat (1) UU 12/1995, hak-hak narapida sebagaimana termaktub di dalam huruf a sampai dengan huruf m termasuk hak atas remisi adalah hak hukum yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memasuki syarat-syarat tertentu, dengan demikian, berarti, hak-hak tersebut, termasuk remisi, bukanlah hak yang tergolong hak ke dalam kategori hak asasi manusia dan juga bukan tergolong hak konstitusional. Bahkan, hak yang tergolong hak asasi manusia pun dapat dilakukan pembatasan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan diatur dengan Undang-undang. Para pemohon yang menyatakan bahwa norma a quo dikriminatif, Mahkamah telah berulang kali mengemukakan hal tersebut sama sekali tidak terkandung dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995.

 

Pada akhir sidang, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya” karena dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.